BANYUMASMEDIA.COM – Perubahan pola penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Jawa Tengah menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di tengah masih tingginya jumlah kasus baru, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengatakan penanganan HIV tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan yang selama ini dijalankan. Menurutnya, perkembangan epidemi harus direspons dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan di lapangan tanpa mengesampingkan pendekatan kemanusiaan.
“Perubahan pola epidemi ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Penanganan HIV tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Pemerintah harus berani menyusun kebijakan yang mengikuti perkembangan data epidemiologi agar langkah pencegahan benar-benar tepat sasaran,” ujar Setya Ari.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sepanjang Januari hingga Juni 2025 tercatat 3.028 kasus HIV/AIDS baru, sementara jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) di Jawa Tengah mencapai 22.410 orang. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya percepatan pengendalian HIV menuju target eliminasi pada 2030.
Di tingkat nasional, laporan epidemiologi Kementerian Kesehatan juga menunjukkan adanya perubahan pola penularan HIV. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat strategi promotif, preventif, deteksi dini, serta memperluas akses pengobatan antiretroviral (ARV) agar penularan dapat ditekan sedini mungkin.
Menurut Setya Ari, setiap kebijakan yang disusun pemerintah harus berpijak pada data ilmiah, bukan pada asumsi maupun stigma terhadap kelompok tertentu.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta epidemiologi. Namun kita juga tidak boleh membangun stigma. Yang harus menjadi fokus adalah bagaimana negara mampu menekan laju penularan melalui edukasi, deteksi dini, pengobatan, serta penguatan upaya pencegahan terhadap berbagai faktor risiko sesuai hasil kajian epidemiologi,” katanya.
Sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari menegaskan pihaknya akan terus mengawal evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada penurunan jumlah kasus baru.
Selain itu, ia mendorong penguatan layanan skrining HIV, kemudahan akses pemeriksaan bagi masyarakat, ketersediaan obat antiretroviral (ARV), serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di seluruh daerah.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan hasil yang terukur. Pencegahan harus diperkuat, layanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau, dan masyarakat harus didorong untuk tidak takut melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan sekaligus menekan risiko penularan,” ujarnya.
Setya Ari juga menilai penanggulangan HIV tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, media massa, dunia usaha, hingga keluarga untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan HIV.
Ia menambahkan, keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang sehat, pendidikan karakter, serta pendampingan kepada anak dan remaja sesuai tahapan usia. Sementara itu, sekolah diharapkan terus memperkuat literasi kesehatan dan pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Di sisi lain, Setya Ari meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap berbagai tindak pidana yang berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat, seperti perdagangan orang, eksploitasi seksual, prostitusi yang melibatkan anak, serta berbagai bentuk kekerasan seksual.
“Penegakan hukum terhadap setiap praktik yang melanggar hukum harus dilakukan secara tegas. Negara wajib melindungi masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi yang berdampak pada meningkatnya risiko penularan penyakit. Di saat yang sama, layanan kesehatan harus tetap menjangkau seluruh warga tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan HIV tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang memperoleh pengobatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan jumlah infeksi baru melalui strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“HIV bukan sekadar persoalan kesehatan. Ini menyangkut kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, produktivitas masyarakat, dan masa depan Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah harus hadir melalui regulasi yang kuat, anggaran yang memadai, pengawasan yang konsisten, edukasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Pencegahan selalu menjadi investasi terbaik bagi masa depan daerah,” pungkasnya.
