BANYUMASMEDIA.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Jawa Tengah. Pendataan yang menyeluruh dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan sensus ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada sektor formal. Menurutnya, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pelaku ekonomi digital harus menjadi bagian penting dalam proses pendataan.
“Pendataan sensus harus menjangkau sektor pekerjaan informal. Ekonomi Jawa Tengah tidak hanya ditopang sektor formal, tetapi juga UMKM dan usaha-usaha digital yang kini tumbuh semakin pesat. Usaha mereka mungkin terlihat kecil, tetapi kontribusinya terhadap ekonomi lokal sangat besar. Karena itu, mereka tidak boleh diabaikan,” ujar Ari, Ahad (19/7/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan jumlah pekerja di sektor informal di Jawa Tengah mencapai 13,04 juta orang, atau sekitar 60 persen dari total penduduk bekerja. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan sektor informal memiliki peran strategis dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Menurut Ari, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pelaku usaha informal yang selama ini belum terjangkau program pemerintah diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembinaan, permodalan, pelatihan, hingga perlindungan sosial.
“Sensus ekonomi harus menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan masyarakat. Ketika pelaku usaha informal terdata dengan baik, pemerintah akan lebih mudah menyusun program pemberdayaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi mereka,” katanya.
Ia mengakui pendataan sektor informal memiliki tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang bersifat berpindah-pindah, berskala mikro, hingga masih enggan memberikan informasi kepada petugas. Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pendataan.
“Sektor informal justru menjadi wajah ekonomi masyarakat kita. Kalau mereka tidak masuk dalam pendataan, maka gambaran ekonomi Jawa Tengah tidak akan utuh,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Jawa Tengah, lanjut Ari, akan menjalankan fungsi pengawasan agar hasil sensus benar-benar dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam proses penyusunan APBD.
“Kami di DPRD akan mengawal agar pelaku ekonomi, mulai dari petani, pedagang, UMKM mikro hingga pelaku industri kreatif benar-benar terpetakan dan menjadi sasaran program pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari menilai hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai kumpulan data statistik. Pemerintah perlu mengolah data tersebut menjadi dasar penyusunan program yang mampu memperkuat ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Selain itu, ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi pijakan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan berbagai program pemberdayaan ekonomi.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Harapan kami, hasil sensus ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Jawa Tengah,” pungkasnya.
