BANYUMASMEDIA.COM – Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026). Kunjungan ini didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden menerima paparan terkait sistem pengelolaan sampah terpadu yang mengintegrasikan proses dari hulu hingga hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular.
Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga pada pemanfaatannya menjadi produk bernilai ekonomi.
“Sistem kami dari hulu sampai hilir, menuju waste to value, sampah jadi bernilai ekonomi,” ujarnya.
Data TPST menunjukkan timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 77,76 persen atau 574,52 ton telah terkelola, sementara sekitar 164 ton per hari belum tertangani.
Sampah yang masuk ke sistem dipilah sejak tingkat rumah tangga, kemudian diolah di TPST BLE menjadi bahan bakar alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF).
Presiden menilai model tersebut efektif dan berpotensi direplikasi di daerah lain.
“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta memberikan dukungan agar sistem ini bisa dikembangkan,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu prioritas nasional yang harus segera ditangani secara sistematis.
“Sampah adalah prioritas nasional. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan harus bisa kita kendalikan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyebut pengembangan RDF di Jawa Tengah terus diperluas. Saat ini, tiga daerah telah mengoperasikan fasilitas tersebut, sementara 13 kabupaten lainnya masih dalam tahap pengembangan.
Menurutnya, model pengelolaan di Banyumas dapat menjadi contoh praktik pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat hingga pemanfaatan akhir.
Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan pengolahan sampah berbasis regional untuk wilayah dengan volume besar, seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya. Selain itu, hasil olahan RDF didukung oleh kerja sama dengan industri semen sebagai pihak penyerap.
“Target nasional pengelolaan sampah pada 2029. Jawa Tengah menargetkan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mulai mendorong pengelolaan sampah tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berkelanjutan. [asr]
