BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Joko Pramono, bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menerima massa aksi Aliansi BEM Banyumas Raya di Pendopo Sipanji, Sabtu (13/6/2026). Pertemuan berlangsung kondusif dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, dan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut meliputi efisiensi anggaran negara dan penghentian pemborosan APBN, stabilisasi serta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penolakan militerisme serta penegakan supremasi sipil, hingga tuntutan politik terkait pemerintahan nasional.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Joko Pramono menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM.
“Kami DPRD Kabupaten Banyumas turut prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini terkait dampak kenaikan BBM. Tuntutan mahasiswa adalah membatalkan kenaikan harga BBM dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Semoga pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan tersebut,” ujar Joko.
Terkait tuntutan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), politisi PKS tersebut menilai program pemenuhan gizi bagi anak-anak pada prinsipnya merupakan program yang baik. Namun, menurutnya, tata kelola program harus terus dievaluasi agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Joko Pramono menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Kabupaten Banyumas siap menjalankan fungsi representasi dengan memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa kepada DPR RI.
“Kami siap memfasilitasi perwakilan Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Karena sebagian besar tuntutan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Banyumas akan menjalankan peran sebagai jembatan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Joko, penyampaian aspirasi melalui jalur demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah, DPRD, dan elemen masyarakat perlu terus dijaga agar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat tersampaikan secara baik dan konstitusional.
Pertemuan di Pendopo Sipanji Banyumas tersebut berlangsung dengan tertib dan menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
