BANYUMASMEDIA.COM – Kekeringan yang kembali melanda Kabupaten Banyumas dan Cilacap pada musim kemarau 2026 dinilai menjadi peringatan bahwa penanganan krisis air tidak cukup dilakukan melalui distribusi bantuan air bersih semata. Pemerintah didorong memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, mengatakan pemerintah perlu mengedepankan langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di wilayah yang rawan kekeringan.
“Data yang disampaikan BNPB menunjukkan bahwa ribuan keluarga di Banyumas dan puluhan ribu warga di Cilacap mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Ini menjadi alarm bahwa kita membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat sekaligus solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” ujar Setya Ari Nugroho.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan di Kabupaten Banyumas sejak awal Juli 2026 telah berdampak pada 2.867 kepala keluarga atau sekitar 9.002 jiwa. Sementara di Kabupaten Cilacap, kekeringan yang berlangsung sejak Juni 2026 telah berdampak pada 8.154 kepala keluarga atau sekitar 27.605 jiwa. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurut Setya Ari, distribusi air bersih merupakan langkah darurat yang harus terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh akses air. Namun, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur air agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, PDAM, serta pemerintah desa mempercepat pembangunan embung, sumur dalam, jaringan perpipaan air bersih, rehabilitasi daerah resapan, hingga konservasi kawasan hulu sebagai bagian dari strategi mitigasi kekeringan.
“Distribusi air bersih adalah solusi darurat yang harus terus berjalan. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan solusi permanen melalui pembangunan embung, peningkatan kapasitas jaringan air bersih, perlindungan daerah resapan, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya bantuan ketika kemarau datang,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Setya Ari meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa memperkuat koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat terdampak berjalan cepat dan merata.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas pertanian, peternakan, hingga roda perekonomian warga.
“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum dampaknya meluas terhadap kesehatan, pendidikan maupun ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari memastikan pihaknya akan terus mengawal fungsi pengawasan dan penganggaran agar program mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya penanganan kekeringan, memperoleh dukungan yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menilai perubahan iklim membuat pola kekeringan semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah perlu memperkuat strategi adaptasi melalui pembangunan infrastruktur air yang tangguh, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.
“Kekeringan adalah tantangan yang akan terus kita hadapi. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada bantuan air bersih. Kita harus membangun sistem yang mampu menjamin ketahanan air bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya.
