Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah menjelang SPMB 2026.
Mengacu pada data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, daya tampung SPMB 2026 untuk 362 SMA Negeri dan ratusan SMK Negeri akan didominasi oleh tiga jalur utama. Jalur zonasi/domisili ditetapkan minimal 33 persen, termasuk kuota khusus 5 persen bagi wilayah yang minim sekolah negeri. Jalur afirmasi minimal 32 persen, yang diperuntukkan bagi keluarga Desil 1–3, penyandang disabilitas (2 persen), anak panti asuhan (3 persen), serta anak tidak sekolah (2 persen). Sementara itu, jalur prestasi dialokasikan maksimal 50 persen, dan jalur mutasi maksimal 5 persen.
Khusus untuk SMK Negeri Boarding, pendaftaran telah dibuka lebih awal pada 13 Maret hingga 3 April 2026 di SMKN Jateng Semarang dan sekolah boarding lainnya. Adapun pendaftaran untuk SMA reguler dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.
Setya Ari Nugroho menilai keterisian daya tampung SPMB 2025 yang mencapai 99,12 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun demikian, ia menyoroti data pada jalur afirmasi yang dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah.
“Dari 72.793 calon murid jalur afirmasi tahun 2025, hanya 62.145 yang berhasil terserap. Artinya, sekitar 10.600 anak dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti, dan anak tidak sekolah belum terjangkau sistem. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya saat diwawancarai, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, besarnya kuota afirmasi minimal 32 persen pada SPMB 2026 tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata. Ia mendorong adanya perubahan pendekatan dari yang bersifat pasif menjadi lebih proaktif.
“Saya mendorong Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Sosial serta pemerintah desa untuk melakukan pemetaan by name by address. Jangan hanya membuka pendaftaran dan menunggu. Afirmasi sejati adalah menjemput mereka yang tidak tahu cara mendaftar, tidak memiliki akses internet, atau bahkan belum memahami adanya jalur khusus ini,” ujarnya.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kuota afirmasi dapat terserap optimal, baik di jenjang SMA maupun SD. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sosialisasi SPMB 2026 menjangkau kelompok rentan dan kantong-kantong kemiskinan sejak dini, terlebih seleksi SMK Boarding telah dimulai lebih awal.
“SPMB bukan sekadar soal angka daya tampung, tetapi tentang keberpihakan negara untuk memastikan tidak ada anak Jawa Tengah yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau kondisi khusus. DPRD akan mengawal ketat agar target afirmasi ini benar-benar tercapai, bukan hanya terlihat dalam statistik,” pungkasnya.
