BANYUMASMEDIA.COM – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di dua perusahaan garmen di Jawa Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Penutupan PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Kabupaten Jepara mengakibatkan lebih dari 1.400 pekerja kehilangan mata pencaharian serta memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sektor industri padat karya di Jawa Tengah.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera membangun sistem deteksi dini terhadap sektor industri. Menurutnya, langkah tersebut penting agar potensi krisis di perusahaan dapat diidentifikasi sejak awal sebelum berujung pada penutupan usaha maupun PHK massal.
Ia menilai, industri garmen merupakan salah satu sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga stabilitas sektor tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama,” ujar Setya Ari, Jumat (24/7/2026).
Evaluasi Ketahanan Industri
Setya Ari mengatakan, peristiwa yang terjadi di Semarang dan Jepara harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan industri, terutama setelah berbagai tekanan ekonomi yang berlangsung sejak pandemi Covid-19.
Ia menilai, meskipun PHK sering kali menjadi pilihan terakhir perusahaan, pemerintah tetap perlu mengevaluasi berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mampu mempertahankan operasionalnya.
“Walaupun PHK disinyalir menjadi keputusan terakhir dari perusahaan, hal tersebut pasti menjadi bahan evaluasi besar-besaran selama lima tahun terakhir tentang bagaimana pengelolaan seharusnya berjalan,” katanya.
Berdasarkan informasi yang berkembang, PT Samwon Busana Indonesia mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19 akibat menurunnya permintaan pasar, kendala pasokan bahan baku, hingga perubahan pasar ekspor. Sementara PT Victory Apparel Indonesia mulai mengalami kesulitan keuangan sejak akhir 2025 hingga akhirnya menghentikan operasional perusahaan.
Menurut Setya Ari, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu memiliki mekanisme pemantauan yang lebih aktif terhadap perkembangan industri sehingga potensi persoalan dapat diketahui lebih awal.
Dorong Sistem Deteksi Dini
Sebagai langkah preventif, Setya Ari mengusulkan pembentukan sistem deteksi dini industri yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, serta para pelaku usaha.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan perusahaan-perusahaan yang mulai mengalami penurunan pesanan, kesulitan memperoleh bahan baku, maupun menghadapi pelemahan pasar ekspor sehingga solusi dapat segera diberikan sebelum perusahaan mengambil keputusan melakukan PHK.
“Deteksi dini itu bukan sekadar melihat perusahaan sudah tutup atau belum. Pemerintah harus aktif memantau ketika pesanan mulai turun, bahan baku mulai sulit, atau pasar ekspor melemah sehingga solusi bisa diberikan lebih cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, bentuk pendampingan pemerintah dapat dilakukan melalui koordinasi intensif dengan perusahaan, membantu membuka akses terhadap bahan baku, hingga memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak apabila perusahaan menghadapi hambatan operasional.
“Deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa banyak hal, salah satunya berkoordinasi langsung serta mendampingi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan bahan baku atau krisis pasar,” tambahnya.
DPRD Siap Perkuat Pengawasan
Setya Ari menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintah daerah memiliki sistem pemantauan terhadap sektor-sektor industri yang mulai mengalami tekanan.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi sekaligus melindungi tenaga kerja sehingga sektor padat karya tetap dapat bertahan di tengah dinamika ekonomi global.
“Kami di DPRD akan memastikan pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah PHK terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan ada sistem pencegahan sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan bisa segera mendapatkan pendampingan. Dengan begitu, keberlangsungan usaha tetap terjaga dan pekerja tidak menjadi korban,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga keberlangsungan industri berarti menjaga stabilitas ekonomi daerah karena sektor padat karya memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Cegah Efek Domino
Di akhir keterangannya, Setya Ari berharap penutupan dua perusahaan tersebut tidak menimbulkan efek domino terhadap perusahaan-perusahaan lain di Jawa Tengah.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga dunia usaha, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keberlangsungan industri agar lapangan kerja tetap terpelihara.
“Harapan kami tentu jangan sampai kasus ini menjadi efek domino. Lapangan kerja harus tetap terjaga karena di balik setiap perusahaan ada ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupannya. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah PHK terjadi. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha, saya optimistis industri di Jawa Tengah tetap bisa bertahan dan kembali tumbuh,” pungkas Setya Ari.
