BANYUMASMEDIA.COM – Ketika berbicara tentang kawasan konservasi laut, banyak orang mungkin membayangkan sebuah peta dengan garis-garis batas yang ditetapkan pemerintah. Setelah itu laut dianggap aman, ekosistem terlindungi, dan persoalan selesai. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit.
Laut bukan ruang yang diam. Arus bergerak, suhu berubah, ikan bermigrasi, dan aktivitas manusia terus berlangsung dari waktu ke waktu. Karena itulah, menetapkan kawasan konservasi laut tidak bisa dilakukan hanya dengan menggambar batas di atas peta. Dibutuhkan data ilmiah yang kuat agar kawasan yang dilindungi benar-benar mencakup wilayah yang penting bagi keberlanjutan ekosistem laut.
Kesadaran itulah yang menjadi salah satu fokus dalam Lokakarya Identifikasi Kajian Ilmiah Kelautan di Kawasan Lepas Pantai Selatan Jawa–Bali–Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Bali pada 22–23 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan WWF Indonesia tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, hingga organisasi konservasi.
Dari kalangan akademisi, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) turut ambil bagian melalui dosen Program Studi Ilmu Kelautan, Mukti Trenggono, S.Kel., M.Si. Kehadirannya didukung oleh Pusat Biodiversitas dan Maritim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed yang selama ini mengembangkan riset dan kolaborasi di bidang biodiversitas serta kemaritiman.
Lokakarya tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dasar ilmiah pengembangan Large-Scale Marine Protected Area (LSMPA) atau kawasan konservasi laut berskala luas di wilayah Selatan Jawa–Bali–NTT. Kawasan ini dipandang memiliki nilai ekologis yang sangat penting sekaligus menjadi bagian dari target Indonesia untuk melindungi 30 persen wilayah perairannya pada tahun 2045.
Namun, target konservasi yang ambisius itu tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang memadai tentang kondisi laut yang akan dilindungi.
Dalam forum tersebut, para peneliti memaparkan berbagai temuan mengenai karakteristik perairan selatan Jawa yang dikenal sangat dinamis. Kawasan ini dipengaruhi oleh berbagai fenomena oseanografi seperti Arus Lintas Indonesia, angin monsun, upwelling, El Niño Southern Oscillation (ENSO), hingga Indian Ocean Dipole (IOD). Faktor-faktor tersebut memengaruhi produktivitas perairan, distribusi spesies, hingga konektivitas antarhabitat laut.
Selain aspek oseanografi, pembahasan juga mencakup biodiversitas laut dalam yang masih menyimpan banyak misteri. Para peneliti menyoroti pentingnya kajian mengenai daerah pemijahan ikan, habitat asuhan, jalur migrasi, hingga keberadaan spesies laut dalam yang masih minim data.
Di sisi lain, aspek perikanan juga menjadi perhatian penting. Status stok tuna, pola penangkapan, penggunaan rumpon, hingga aktivitas armada perikanan perlu dipahami secara menyeluruh agar kebijakan konservasi tidak berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.
Menurut Mukti Trenggono, pendekatan konservasi yang efektif harus mampu mengintegrasikan seluruh informasi tersebut. Data oseanografi, biodiversitas, aktivitas perikanan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
“Perencanaan kawasan konservasi laut lepas membutuhkan data yang kuat, terintegrasi, dan memiliki cakupan waktu yang memadai. Informasi mengenai arus, suhu, salinitas, produktivitas perairan, biodiversitas, serta aktivitas perikanan perlu dianalisis secara bersama agar batas dan zonasi kawasan sesuai dengan proses ekologis yang berlangsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang menyeluruh akan membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah penting di laut, mulai dari habitat kritis, koridor migrasi, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, hingga area yang menghadapi tekanan pemanfaatan sumber daya yang besar.
Melalui Pusat Biodiversitas dan Maritim LPPM, Unsoed berupaya memperkuat kontribusi akademik dalam pengelolaan sumber daya laut. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan riset multidisiplin, penguatan jejaring penelitian, integrasi hasil kajian, hingga penyusunan rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Keterlibatan akademisi dalam forum seperti ini menjadi penting karena konservasi laut pada akhirnya bukan sekadar soal menjaga alam. Ia juga berkaitan dengan keberlanjutan perikanan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga masa depan ekonomi biru Indonesia.
Sebab laut yang sehat tidak lahir dari asumsi. Ia dibangun melalui pengetahuan yang memadai, data yang terus diperbarui, dan kebijakan yang mampu membaca kompleksitas ekosistemnya. Dengan kata lain, menjaga laut memang tidak bisa sekadar pasang garis di peta. Sebelum menetapkan kawasan yang akan dilindungi, laut harus terlebih dahulu dipahami.
Sumber: unsoed.ac.id/
