BANYUMASMEDIA.COM – Jika beberapa tahun lalu Anda melintasi Jalan Bung Karno di Purwokerto, pemandangannya jelas akan berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Kawasan yang dulunya sepi kini kian ramai dan menjelma menjadi magnet urban baru. Di koridor tersebut telah berdiri Menara Pandang Teratai, Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, kantor Kejaksaan Negeri, berbagai fasilitas umum, hingga ruang-ruang usaha komersial.
Perubahan lanskap ini bukan sekadar persoalan pembukaan akses jalan baru atau berdirinya deretan gedung megah. Lebih dari itu, sebagian episentrum kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Banyumas kini mulai bergeser ke kawasan tersebut. Meski demikian, pusat pemerintahan belum berpindah sepenuhnya. Kantor Bupati Banyumas dan sejumlah instansi vertikal lainnya masih bertahan di kawasan pusat kota yang lama.
Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di Purwokerto saat ini lebih tepat disebut sebagai pergeseran, bukan pemindahan total pusat pemerintahan. Pergeseran spasial ini sangat layak untuk dibahas secara mendalam. Sebab, ketika pemerintah membangun koridor jalan baru atau merelokasi kantor dinas, elemen yang berubah bukan hanya struktur fisik bangunan, melainkan juga kebiasaan warga, perputaran roda ekonomi lokal, dinamika harga tanah, hingga pola hubungan antara masyarakat dan otoritas pemerintahan.
Dari Jalan Alternatif Menuju Kawasan Baru
Pembangunan Jalan Bung Karno pada awalnya memiliki orientasi tujuan yang cukup jelas, yaitu menghubungkan Jalan Gerilya dengan Jalan Jenderal Soedirman sekaligus mereduksi kepadatan arus lalu lintas di pusat kota Purwokerto. Namun, setelah akses infrastruktur tersebut terbuka, kawasan di sekitarnya perlahan mengalami transformasi fungsional. Arus pergerakan orang dan aktivitas ekonomi meningkat, usaha-usaha baru bermunculan, nilai investasi tanah melonjak tajam, dan pemerintah mulai menyuntikkan berbagai fasilitas publik di koridor tersebut.
Jalan yang semula diproyeksikan sebagai solusi teknis pengurai kemacetan lalu lintas justru berkembang menjadi determinan utama yang ikut mengonstruksi wajah baru kawasan urban di sekitarnya.
Penelitian Shafandra Pramudhia Sumadi dari Universitas Jenderal Soedirman melihat koridor Jalan Bung Karno sebagai ruang publik yang kemudian bertransformasi menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan. Ketika kawasan ini berkembang pesat, muncul persoalan mendasar mengenai tata kelola ruang: siapa yang berhak menggunakan ruang tersebut, siapa yang memegang otoritas pengaturannya, dan siapa yang akhirnya mendapatkan keuntungan terbesar dari perubahan spasial ini? Pedagang kaki lima (PKL), pengelola parkir, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kelompok-kelompok kepentingan tertentu kini saling berhadapan dan bernegosiasi di ruang yang sama.
Urgensi Tata Kelola Kolaboratif
Dalam perspektif ilmu politik modern, pemerintah bukan lagi menjadi aktor tunggal (single actor) yang mutlak menentukan arah kebijakan publik. Ada warga, pengusaha, pemilik tanah, pedagang kecil, dan organisasi kemasyarakatan yang seluruhnya memiliki kepentingan masing-masing.
Di koridor Jalan Bung Karno, benturan kepentingan itu terlihat nyata. Pemerintah daerah menghendaki kawasan yang rapi dan estetis, pedagang membutuhkan ruang strategis untuk mencari nafkah, pemilik lahan mengincar keuntungan nilai aset, pelaku usaha melihat peluang pasar, sementara pengunjung membutuhkan akses parkir serta mobilitas yang nyaman. Otoritas pemerintah daerah dituntut memastikan seluruh aktivitas tersebut berjalan tertib sesuai koridor regulasi.
Dua pakar tata kelola publik, Chris Ansell dan Alison Gash, menyebut pendekatan ini sebagai collaborative governance (tata kelola kolaboratif). Intinya, sebuah kebijakan yang inklusif tidak cukup hanya dibuat secara sepihak oleh birokrat lalu disosialisasikan kepada publik. Kebijakan yang matang harus lahir dari proses dialog, tawar-menawar, dan konsensus bersama pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Banyumas belakangan ini telah melakukan langkah konsolidasi tanah di kawasan Jalan Bung Karno dengan melibatkan warga pemilik lahan dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun, keterlibatan warga jangan sampai berhenti sebatas formalitas daftar hadir dalam ruang pertemuan. Masyarakat perlu diberikan ruang artikulasi yang luas untuk menyampaikan keberatan, mengusulkan alternatif, serta mengetahui secara transparan bagaimana sebuah keputusan publik diambil. Diundang datang ke balai pertemuan jelas tidak sama dengan benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Aksesibilitas dan Utang Akuntabilitas
Pemindahan sebagian kantor dinas dan lembaga legislatif ke Jalan Bung Karno tentu memiliki rasionalisasi praktis yang kuat. Ketersediaan lahan jauh lebih luas, tata ruang bangunan bisa dibuat lebih layak, dan kapasitas parkir kendaraan lebih mudah ditata. Gedung DPRD Banyumas yang baru, misalnya, dibangun karena kapasitas gedung lama di pusat kota dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menunjang kinerja kedewanan.
Namun, esensi dari kantor pemerintahan bukan sekadar tempat aparatur sipil negara bekerja di balik meja. Kantor publik adalah tempat di mana warga datang mengurus administrasi kependudukan, menyampaikan aspirasi sosial, atau menemui wakil rakyat mereka. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya instansi pelayanan publik yang bergeser ke kawasan baru ini, pemerintah daerah wajib memikirkan aspek aksesibilitas warga secara serius.
Sangat ironis jika sebuah gedung pelayanan publik berdiri megah namun sulit dijangkau oleh warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi akibat minimnya moda transportasi massal. Begitu pula sebaliknya, kawasan ini akan terasa timpang jika trotoar jalan tidak ramah dan nyaman bagi pejalan kaki.
Satu titik krusial yang perlu disoroti di kawasan ini adalah proyek Masjid Seribu Bulan. Sejak awal perencanaan, masjid ikonik ini diproyeksikan menjadi landmark spiritual sekaligus bagian integral dari rencana induk (masterplan) kawasan Jalan Bung Karno. Pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2021, di mana masyarakat luas turut berkontribusi secara langsung melalui skema donasi infak. Namun, hingga tahun 2026 ini, pembangunan fisik rumah ibadah tersebut belum juga rampung.
Keterlambatan ini secara wajar memicu pertanyaan di tengah publik. Isunya bukan lagi soal prasangka hilangnya dana masyarakat. Informasi resmi terakhir dari pemerintah daerah menegaskan bahwa dana infak publik tersebut masih tersimpan aman dan belum terpakai, dengan saldo tercatat sekitar Rp 2,98 miliar pada tahun 2026. Justru dari data tersebut muncul pertanyaan mendasar: jika instrumen anggarannya masih tersedia, mengapa proses pembangunan fisik masjid terkesan mandek?
Pemerintah daerah sempat memberikan penjelasan bahwa total biaya pembangunan Masjid Seribu Bulan membutuhkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar, sehingga memerlukan evaluasi ulang terhadap desain arsitektur dan kebutuhan teknis di lapangan. Penjelasan teknokratis tersebut tentu dapat diterima. Namun, bagi warga yang telah mendonasikan sebagian hartanya, ekspektasi mereka sangat sederhana: kepastian kapan masjid tersebut dapat berdiri tegak dan difungsikan.
Di sinilah indikator akuntabilitas publik sebuah pemerintahan diuji. Prinsip akuntabilitas tidak boleh berhenti sebatas pembenaran klaim bahwa “uang masyarakat aman di rekening”. Pemerintah daerah berkewajiban menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai garis waktu (timeline) penundaan proyek, hambatan struktural yang dihadapi, proyeksi kekurangan dana, serta langkah taktis penyelesaiannya.
Apalagi, Masjid Seribu Bulan dirancang sebagai wajah utama koridor Jalan Bung Karno. Hambatan pembangunannya secara tidak langsung ikut merefleksikan bagaimana kapabilitas pemerintah dalam mengelola kawasan strategis tersebut.
Menjaga Penghidupan di Atas Etalase Kota
Persoalan serupa juga mengemuka dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah daerah menuntut penegakan ketertiban umum: trotoar harus steril untuk pejalan kaki, arus lalu lintas lancar, dan tata parkir teratur. Sementara bagi para pedagang kecil, ruang-ruang di pinggir jalan raya merupakan sumber utama penghidupan ekonomi keluarga mereka.
Jika PKL hanya dipandang dari kacamata sempit sebagai faktor pengganggu ketertiban kota, masalah mungkin akan selesai secara instan di atas kertas begitu mereka digusur atau dipindahkan. Namun, masalah struktural ekonomi yang dihadapi para pedagang tersebut dipastikan belum selesai. Sebaliknya, jika semua orang dibiarkan mengeksploitasi ruang publik tanpa regulasi, kawasan strategis ini tidak akan pernah tertata dan rentan kumuh.
Jalan tengah yang harus diambil adalah menata keberadaan PKL sekaligus memfasilitasi ruang berdagang baru yang representatif dan memiliki nilai jual. Trotoar harus dikembalikan fungsinya untuk hak pejalan kaki, namun di saat yang sama, para pedagang diberikan alternatif ruang usaha yang layak. Itulah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance): bukan meniadakan eksistensi kepentingan yang berbeda, melainkan menjembatani dan mengelolanya secara adil.
Koridor Jalan Bung Karno memiliki prospek yang sangat besar untuk tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial baru di Kota Purwokerto. Namun, esensi pembangunan kota jangan sampai terjebak sekadar sebagai etalase fisik yang tampak di permukaan. Jalan yang halus, gedung yang megah, dan ikon kota yang estetik memang penting. Namun, indikator kota yang berhasil bukan sekadar kota yang indah saat difoto, melainkan kota yang fungsional dan inklusif bagi seluruh lapisan warganya.
Dalam konsep nilai publik (public value), keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur dari seberapa cepat sebuah proyek fisik diselesaikan oleh kontraktor, melainkan dari seberapa besar kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi, ukuran kesuksesan pengembangan koridor Jalan Bung Karno bukan terletak pada berapa banyak gedung instansi yang berhasil didirikan, melainkan pada apakah warga Banyumas benar-benar mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan dari adanya pergeseran ruang tersebut.
Tantangan Mengelola Perubahan
Tantangan krusial bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas ke depan bukan lagi sekadar menuntaskan pembangunan infrastruktur fisik. Otoritas daerah harus mampu menjamin bahwa akselerasi perkembangan kawasan tidak hanya menguntungkan para pemilik modal besar atau kelompok yang dekat dengan lingkaran pengambil kebijakan. Warga lokal harus tetap mendapatkan ruang hidup dan ruang usaha dalam pusaran perkembangan ekonomi tersebut.
Artinya, jika masyarakat telah diminta ikut berkontribusi, mereka memiliki hak dasar untuk mengetahui perkembangan proyek publik tersebut. Jika kantor pelayanan dipindahkan, akses transportasi publik warga harus disediakan. Jika PKL ditata, keberlanjutan nafkah mereka wajib dipikirkan. Dan jika nilai tanah melonjak tajam akibat dampak pembangunan fasilitas negara, asas kemanfaatannya jangan sampai hanya dinikmati oleh sebagian kelompok bermodal besar.
Pada akhirnya, proyek Jalan Bung Karno bukan sekadar cerita tentang ke mana arah kantor pemerintahan dipindahkan, melainkan sebuah ujian tentang bagaimana cara pemerintah daerah mengelola perubahan sosial. Membangun jalan raya dan mendirikan gedung birokrasi adalah perkara yang relatif mudah selama alokasi anggarannya tersedia. Namun, tugas yang jauh lebih menantang adalah merawat dan membangun kepercayaan (trust) warga.
Kepercayaan publik tumbuh bukan dari kemegahan seremoni atau potong pita, melainkan dari keterbukaan informasi, pelibatan warga secara substantif, peningkatan mutu pelayanan, serta keberanian moral pemerintah daerah untuk menjelaskan secara jujur kepada rakyat ketika sebuah program tidak berjalan sesuai rencana semula.
Jalan Bung Karno kini tengah mengubah wajah tata ruang Purwokerto. Semoga yang ikut bertransformasi bukan hanya tampilan fisik wajah kotanya, melainkan juga mentalitas cara pemerintah hadir, merespons, dan bekerja untuk kemaslahatan seluruh warga Kabupaten Banyumas.
___
Profil Penulis
Namira Aina Salsabila merupakan mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM). Memiliki minat pada isu politik, kebijakan publik, tata kelola sumber daya alam, serta dinamika sosial dan lingkungan.
