BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah mengevaluasi akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, validitas data menjadi faktor penting agar bantuan pendidikan benar-benar diterima mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan sejumlah calon mahasiswa yang mengaku tidak lolos seleksi administrasi KIP Kuliah karena masuk kategori desil ekonomi tertentu berdasarkan DTSEN, meski kondisi ekonomi keluarganya dinilai layak memperoleh bantuan.
“Penentuan desil untuk KIP Kuliah harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ketidakakuratan data justru membuat calon mahasiswa yang berhak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan,” ujar Ari saat dimintai keterangan, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Ari, pembaruan dan sinkronisasi data sosial ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara berkala agar kondisi yang tercatat dalam DTSEN benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan.
Ia menilai akurasi data menjadi sangat penting mengingat KIP Kuliah merupakan salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, proses penentuan penerima bantuan harus mampu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Selain pembaruan data, Ari juga mendorong pemerintah memperkuat proses verifikasi penerima bantuan. Menurutnya, besarnya kuota penerima KIP Kuliah harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi salah sasaran.
“Besarnya jumlah penerima KIP Kuliah menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan. Namun pengawasannya juga harus diperkuat agar bantuan tidak diterima oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria,” katanya.
Ari menambahkan, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pendidikan tidak hanya merugikan calon mahasiswa yang berhak, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi memperkuat mekanisme validasi melalui pencocokan data secara berkala dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“KIP Kuliah menjadi harapan bagi banyak keluarga untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Validasi data harus benar-benar menyentuh kondisi riil calon penerima sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan,” pungkasnya.
