BANYUMASMEDIA.COM – DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap implementasi program Sekolah Rakyat (SR), agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar menyasar akar persoalan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Setya Ari Nugroho, menyampaikan bahwa meskipun 14 rintisan SR di 13 kabupaten/kota patut diapresiasi, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dijawab secara sistematis.
“Program ini tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan gedung. Persoalan utama seperti putus sekolah akibat faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembentukan karakter harus menjadi fokus utama,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Berdasarkan data Humas Pemprov Jawa Tengah tahun 2025–2026, program SR menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 DTKS) dengan konsep sekolah berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA. Tahap awal pelaksanaan dilakukan di BPVP Surakarta serta sejumlah sentra Kementerian Sosial di Magelang, Pati, dan Baturraden. Sementara itu, pembangunan gedung permanen di Rowosari, Semarang, ditargetkan rampung pada 2026.
Ke depan, perluasan program direncanakan mencakup empat kabupaten, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat peran SMK negeri sebagai bagian dari pengembangan pendidikan vokasi.
Namun demikian, DPRD menilai terdapat tiga isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.
Pertama, aspek akses dan pemerataan. Saat ini, program SR baru menjangkau 13 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Artinya, masih banyak anak dari keluarga miskin di wilayah lain yang belum terlayani.
“Anak-anak di daerah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara masih menghadapi keterbatasan akses. Perluasan program harus dipercepat dan berbasis data DTKS yang akurat agar tidak salah sasaran,” ujarnya.
Kedua, keterkaitan dengan dunia kerja (link and match vokasi). DPRD menekankan agar SR tidak bergeser menjadi sekadar model asrama tanpa arah yang jelas terhadap masa depan siswa.
“Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan yang siap kerja atau mampu berwirausaha. Karena itu, kurikulum perlu disinergikan dengan SMK negeri dan balai latihan kerja (BLK),” tegas Ari.
Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan keberlanjutan anggaran. Tahap rintisan yang masih memanfaatkan fasilitas Kementerian Sosial dinilai belum cukup menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
“Pembangunan gedung permanen dan perluasan ke daerah baru membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan konsisten. DPRD akan mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau proyek mangkrak. Selain itu, tenaga pendidik dalam sistem berasrama harus mendapatkan insentif yang layak karena beban kerja yang berlangsung 24 jam,” jelasnya.
Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya penguatan ketahanan keluarga di Jawa Tengah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan implementasi dan konsistensi pengawasan.
“Jika dikelola dengan serius, program ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun jika tidak, berisiko menjadi program simbolik tanpa dampak nyata,” pungkasnya. []
