BANYUMASMEDIA.COM – Penanganan stunting di Banyumas dinilai tidak cukup dilakukan melalui intervensi kesehatan dan gizi. Persoalan tumbuh kembang anak juga berkaitan erat dengan kondisi rumah, akses air bersih dan sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial hingga kemampuan ekonomi keluarga.
Karena itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho mendorong agar kebijakan penanganan stunting di Banyumas diperkuat melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Menurutnya, berbagai persoalan yang memengaruhi tumbuh kembang anak berada pada banyak sektor dan tidak seluruhnya menjadi kewenangan satu pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya dalam merespons arah kebijakan penanganan stunting yang menjadi bagian dari penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas 2027.
“Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Setya Ari.
Menurut Setya Ari, pemerintah kabupaten memiliki program dan kewenangan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sementara pemerintah provinsi memiliki ruang untuk memperkuat program pada sektor yang menjadi kewenangannya.
Karena itu, menurutnya, hubungan antara pemerintah kabupaten dan provinsi tidak seharusnya berhenti pada koordinasi administratif. Sinkronisasi perlu diarahkan agar kebijakan dan program yang dimiliki masing-masing pemerintahan dapat bertemu pada kebutuhan masyarakat di tingkat keluarga.
“DPRD provinsi memiliki ruang untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat di daerah dapat menjadi perhatian dalam kebijakan provinsi. Karena itu, aspirasi Banyumas harus kita bawa dalam kerangka sinergi. Apa yang menjadi prioritas kabupaten perlu kita lihat keterkaitannya dengan program dan kewenangan provinsi,” katanya.
Persoalan Stunting Tidak Berdiri Sendiri
Setya Ari menjelaskan, persoalan stunting memiliki keterkaitan dengan berbagai kondisi yang dialami sebuah keluarga.
Akses air bersih dan sanitasi, misalnya, berkaitan dengan kesehatan dan kualitas lingkungan tempat keluarga tinggal. Kondisi rumah juga tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial ekonomi keluarga.
Di sisi lain, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi turut memengaruhi pengetahuan, pola pengasuhan serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan anak.
“Yang harus kita lihat pada akhirnya adalah keluarga. Apakah ibu mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Apakah anak mendapatkan makanan bergizi? Apakah rumahnya sehat? Apakah tersedia air bersih dan sanitasi? Apakah orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup?” ujarnya.
Menurut Setya Ari, jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara bersama-sama melalui kebijakan lintas sektor, maka upaya pencegahan stunting sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Pendekatan tersebut juga membuat penanganan stunting tidak sekadar berorientasi pada angka prevalensi, tetapi melihat faktor-faktor yang berada di balik kondisi seorang anak.
Dorong Program Provinsi Selaras dengan Kebutuhan Banyumas
Setya Ari mengatakan pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam memperkuat program yang berada dalam kewenangannya dan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten.
Karena itu, ia mendorong agar pemetaan kebutuhan Banyumas menjadi salah satu bahan dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi.
Sektor yang dapat disinergikan antara lain kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai kabupaten mempunyai prioritas, provinsi mempunyai prioritas, tetapi keduanya berjalan sendiri. Justru yang perlu kita bangun adalah titik temu,” tutur Setya Ari.
Menurutnya, pembagian kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat.
Ketika kebutuhan Banyumas telah dipetakan, pemerintah dapat melihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat pemerintah provinsi, serta mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lainnya.
“Ketika kebutuhan Banyumas jelas, kita lihat mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang dapat diperkuat provinsi, dan mana yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain,” katanya.
Satu Keluarga Bisa Menghadapi Banyak Persoalan
Hal lain yang menjadi perhatian Setya Ari adalah penggunaan data dalam menentukan sasaran intervensi.
Ia menilai persoalan stunting sering kali tidak berdiri sendiri dalam sebuah keluarga. Keluarga yang menghadapi risiko stunting bisa saja pada saat yang sama mengalami persoalan kemiskinan, kerawanan pangan, kondisi rumah yang kurang layak, keterbatasan air bersih atau kesulitan mengakses layanan dasar.
Karena itu, setiap sektor perlu memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi keluarga yang menjadi sasaran.
“Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, intervensi diharapkan tidak berjalan secara terpisah dan berulang pada keluarga yang sama, sementara kebutuhan lain yang juga menentukan kualitas hidup mereka justru terlewatkan.
Ketahanan Keluarga Menjadi Titik Temu
Bagi Setya Ari, konsep ketahanan keluarga dapat menjadi titik temu berbagai kebijakan tersebut.
Keluarga yang sehat, menurutnya, bukan sekadar keluarga yang terbebas dari penyakit. Keluarga juga perlu memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengasuh anak dengan baik, menghadapi tekanan ekonomi serta menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga, sebenarnya banyak kebijakan bertemu di sana. Kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi semuanya pada akhirnya bermuara pada kemampuan keluarga memberikan kehidupan yang layak bagi anak,” ujarnya.
Karena itu, Setya Ari berharap pembahasan RKPD Banyumas 2027 dapat terus dikawal melalui komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Setya Ari menegaskan, posisi DPRD Jawa Tengah dalam persoalan tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten. Peran yang ingin diperkuat adalah menyambungkan kebutuhan daerah dengan ruang kebijakan yang tersedia di tingkat provinsi.
“Saya ingin aspirasi masyarakat Banyumas tidak berhenti menjadi usulan di tingkat kabupaten. Kalau ada kebutuhan yang memiliki dimensi kewenangan provinsi, itu harus kita perjuangkan melalui ruang kebijakan yang tersedia di Jawa Tengah. Prinsipnya bukan mengambil alih, tetapi memperkuat dan menyambungkan,” tegasnya.
Stunting sebagai Bagian dari Pembangunan Manusia
Menurut Setya Ari, keberhasilan pembangunan manusia tidak cukup diukur dari perubahan satu indikator saja.
Penanganan stunting memang penting karena berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Namun, kondisi tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana keluarga memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang baik.
“Ketika anak tumbuh sehat, rumah keluarganya layak, air bersih tersedia, orang tuanya memiliki penghasilan dan memahami pengasuhan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, di situlah kita melihat pembangunan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut perlu terus dikembangkan dalam perencanaan pembangunan Banyumas, termasuk melalui RKPD 2027.
“Stunting menjadi salah satu indikator, tetapi tujuan akhirnya adalah keluarga dan anak-anak Banyumas yang semakin sehat dan memiliki masa depan,” pungkas Setya Ari.
