BANYUMASMEDIA — Penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari pasien yang putus berobat, layanan lintas wilayah, hingga stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Pertemuan Daerah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Baturraden, Banyumas.
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, dibuka Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti di Casa De Lani Resort, Baturraden, Rabu (23/9/2026). Forum tersebut mempertemukan perwakilan KPA kabupaten/kota di Jawa Tengah bersama unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta sejumlah KPA dari luar Jawa Tengah.
Lintarti mengatakan penanggulangan HIV-AIDS tidak hanya berkaitan dengan deteksi dini dan akses pengobatan. Menurutnya, persoalan pasien yang putus berobat, koordinasi lintas wilayah, pendampingan, serta stigma di masyarakat masih membutuhkan perhatian bersama.
“Pekerjaan kita masih panjang. Tantangannya bukan hanya bagaimana melakukan deteksi dini dan memastikan akses pengobatan, tetapi juga pasien yang putus berobat, koordinasi lintas wilayah, pendampingan, serta masih adanya stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai penanggulangan HIV-AIDS tidak dapat hanya menjadi urusan sektor kesehatan, rumah sakit, maupun puskesmas. Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut.
Lintarti juga menekankan pentingnya koordinasi antardaerah karena penularan dan layanan HIV tidak berhenti pada batas administrasi kabupaten atau kota.
“Apalagi HIV tidak mengenal batas wilayah administrasi. Koordinasi antarkabupaten dan antarkota menjadi sangat penting. Saya berharap melalui forum ini jejaring KPA se-Jawa Tengah semakin kuat. Jangan sampai koordinasi hanya berjalan ketika ada pertemuan, tetapi terus berlanjut dalam pelaksanaan program di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris KPA Kabupaten Banyumas H. Suwondo mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas strategi bersama menghadapi tantangan penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Tengah. Ia menyebut dalam forum disampaikan estimasi jumlah orang dengan HIV di Jawa Tengah mencapai sekitar 50 ribu orang.
Menurut Suwondo, angka tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai sektor. Selain pasien putus berobat dan layanan lintas wilayah, stigma sosial serta kebutuhan perlindungan dan pendampingan juga menjadi persoalan yang perlu ditangani.
“Tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. Diperlukan forum komunikasi regional untuk memecahkan sekat-sekat sektoral demi merumuskan strategi penanganan yang inklusif, humanis, dan tepat sasaran menuju Ending AIDS 2030,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga membahas strategi penanganan pasien putus berobat dan kasus lintas wilayah, penguatan jejaring layanan HIV antarkabupaten/kota maupun dengan daerah di luar Jawa Tengah, peningkatan deteksi dini dan akses pengobatan, serta penguatan pendampingan sosial melalui pekerja sosial dan komunitas.
Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, talkshow, dan forum diskusi yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Sentra Satria, serta unsur KPA. Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang dapat memperkuat koordinasi penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Tengah menuju target Ending AIDS 2030.
