BANYUMASMEDIA.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai memproses penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 bagi para pekerja dan buruh berpenghasilan rendah pada November hingga Desember 2026. Bantuan tunai dengan total nilai Rp 900.000 tersebut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja pada kuartal keempat tahun berjalan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, subsidi gaji tersebut dialokasikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Pencairan dana dilakukan secara sekaligus melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus,” kata Indah Anggoro Putri.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa jajaran Kemnaker saat ini tengah melakukan proses pembersihan (cleansing) dan verifikasi ketat terhadap sekitar 13,3 juta data awal calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Validasi berlapis ini diterapkan guna memastikan ketepatan sasaran penerima sebelum dana ditransfer ke rekening pekerja.
“Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh BSU. Penetapan penerima didasarkan pada pemadanan data administratif dengan sejumlah syarat mutlak sebagai berikut:
- Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Kepesertaan Jaminan Sosial: Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) paling lambat hingga Agustus 2026.
- Batas Penghasilan: Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau menyesuaikan ketentuan upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.
- Pengecualian Profesi & Bantuan Lain: Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri. Calon penerima juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Kemnaker mengimbau seluruh perusahaan dan pemberi kerja untuk memastikan keakuratan data pelaporan upah pekerjanya. Pekerja dapat memeriksa status penetapan penerima secara mandiri dengan memasukkan NIK melalui situs resmi BSU Kemnaker di laman Portal BSU Kemnaker atau melalui aplikasi Pospay. Masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai tautan pendaftaran palsu yang marak beredar di pesan berantai dan media sosial.[asr]
