BANYUMASMEDIA.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya pemanfaatan informasi peringatan dini cuaca secara berkala sebagai dasar mutlak pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah integrasi data ini diperlukan guna memastikan upaya penyemaian awan hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan tepat sasaran, sekaligus mengantisipasi munculnya risiko bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor, di wilayah lain.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Penerapan OMC untuk Percepatan Penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Tahun 2026 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Faisal menjelaskan bahwa platform kanal digital resmi BMKG telah menyediakan sistem peringatan dini terintegrasi yang mencakup peringatan curah hujan, siklon tropis, gelombang tinggi, banjir pesisir (rob), kekeringan meteorologis, hingga tsunami. Informasi curah hujan disajikan dalam empat rentang waktu komparatif, yakni nowcasting (prakiraan jangka sangat pendek), prakiraan harian hingga tujuh hari ke depan, dasarian, serta bulanan.
“Kita harus mencari titik temu yang presisi antara operasi pemadaman karhutla dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Jangan sampai maksud hati ingin menurunkan hujan untuk memadamkan kebakaran, tetapi malah memicu banjir,” kata Teuku Faisal Fathani.
Ia mencontohkan, wilayah yang sedang menunjukkan tren peningkatan curah hujan tinggi seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Timur harus menjadi perhatian tim pelaksana lapangan agar intervensi atmosfer tidak memperparah potensi luapan air banjir di daerah rentan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto melaporkan bahwa hasil intervensi atmosfer melalui Posko Terpadu di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan parameter positif. Indikator perbaikan terpantau dari meluasnya kejadian hujan harian, membaiknya jarak pandang penerbangan bandara, berkurangnya titik panas (hotspot), serta menurunnya konsentrasi polutan partikulat PM2,5 secara signifikan dalam sepekan terakhir. Atas dasar kondisi yang cenderung stabil tersebut, BMKG menilai pelaksanaan OMC Terpadu skala besar dapat dicukupkan dan dialihkan pada pengawasan sektoral kementerian terkait sesuai eskalasi kebutuhan lapangan.
Sementara itu, Kepala BNPB Kristomei Sianturi menegaskan bahwa evaluasi teknis ini menjadi pijakan baku bagi BNPB dan jajaran TNI dalam menyesuaikan langkah taktis penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pergerakan armada udara sepenuhnya tunduk pada hasil analisis dinamis atmosfer.
“Karena sifatnya ini adalah operasi terpadu, maka seluruh pergerakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus didasarkan pada arahan dan data dari BMKG. Wewenang go or no-go (terbang atau tidak) sepenuhnya ada di BMKG. Kami di BNPB dan TNI bertugas menyediakan aset, mengoordinasikan, dan mengeksekusi di lapangan sesuai hasil rekomendasi teknis tersebut,” ujar Kristomei Sianturi.
