BANYUMASMEDIA.COM – Penanganan kekeringan di Banyumas dan Cilacap memasuki fase penting seiring puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, tetapi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho menilai langkah tersebut perlu diikuti dengan pembangunan sistem ketahanan air untuk jangka panjang.
Berdasarkan pembaruan data BNPB per 14 Agustus 2026, kekeringan berdampak terhadap 7.230 kepala keluarga (KK) atau 23.269 jiwa di Banyumas. Sementara di Cilacap, sebanyak 5.639 KK atau 18.135 jiwa terdampak. Dengan data tersebut, sedikitnya 41.404 jiwa di kedua kabupaten tercatat mengalami dampak kekeringan.
Kondisi itu terjadi ketika Banyumas dan Cilacap masuk kategori Siaga Kekeringan Meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026. BMKG juga memprakirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus sehingga kebutuhan air bersih masyarakat berpotensi tetap tinggi.
Menurut Ari, distribusi air bersih yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak tetap penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Namun, penanganan kekeringan tidak seharusnya berhenti pada pengiriman air menggunakan tangki setiap kali sumber air warga mengering.
“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan seluruh pihak yang sudah bergerak menyalurkan air bersih. Tetapi karena kita sekarang berada pada puncak musim kemarau, sinergi ini harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat yang sumber airnya mengering harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” kata Ari.
Di Banyumas, misalnya, BPBD mencatat hingga 13 Agustus 2026 terdapat 8.499 KK atau 28.689 jiwa yang terdampak kekeringan di 15 kecamatan dan 39 desa/kelurahan. Sebanyak delapan fasilitas umum juga terdampak. Pada periode tersebut, BPBD Banyumas telah menyalurkan 1.311.000 liter air bersih melalui 269 ritase.
Sementara di Cilacap, kekeringan telah terjadi sejak Juni 2026. BNPB mencatat hingga 14 Agustus terdapat 5.639 KK atau 18.135 jiwa terdampak. Distribusi air juga telah dilakukan secara bertahap sejak awal musim kemarau. Hingga 10 Agustus, Pemkab Cilacap menyebut telah menyalurkan lebih dari 1,3 juta liter air bersih atau setara 251 tangki kepada masyarakat terdampak.
Bagi Ari, angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah bergerak. Persoalannya adalah bagaimana memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat menjangkau wilayah terdampak sebelum kondisinya semakin parah.
“Angka-angka ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja. Tugas kita sekarang adalah memastikan kerja itu semakin terkoordinasi, tepat sasaran dan mampu menjangkau wilayah yang membutuhkan sebelum kondisi menjadi lebih berat,” ujarnya.
Jangan Menunggu Warga Kehabisan Air
Ari mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan kekeringan dari sekadar reaktif menjadi lebih antisipatif. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berdasarkan data BPBD, pemerintah desa, dinas teknis, serta informasi cuaca dan iklim.
Pemetaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah prioritas, menyiapkan armada distribusi, tandon atau toren, hingga mencari sumber air alternatif sebelum masyarakat benar-benar mengalami krisis.
“Kita harus bergerak berdasarkan peta kerawanan. Desa yang tahun lalu mengalami kekeringan berat dan tahun ini kembali menunjukkan gejala yang sama harus menjadi wilayah prioritas. Jangan menunggu masyarakat benar-benar kehabisan air baru kita mengirim bantuan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data juga penting agar penggunaan anggaran lebih efektif. Pemerintah dapat mengarahkan bantuan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masing-masing wilayah, bukan menggunakan pola penanganan yang sama untuk seluruh daerah.
Sebab, karakter persoalan air di setiap wilayah tidak selalu sama. Ada daerah yang membutuhkan sumur bor, sementara wilayah lain lebih tepat ditangani melalui pipanisasi, tandon, embung, atau penguatan jaringan air baku.
“Di satu tempat mungkin sumur bor menjadi pilihan, di tempat lain pipanisasi lebih tepat, sementara wilayah tertentu membutuhkan embung, tandon atau penguatan jaringan air baku. Tidak bisa semua wilayah menggunakan satu pendekatan yang sama,” ujar Ari.
Dari Dropping Air ke Ketahanan Air
Ari menilai distribusi air tetap diperlukan sebagai langkah tanggap darurat. Namun, pemerintah juga perlu mulai menghitung solusi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan serupa pada musim kemarau berikutnya.
Infrastruktur seperti sumur bor, jaringan perpipaan, tandon, embung, jaringan air baku, hingga rehabilitasi infrastruktur pengairan dapat dipertimbangkan sesuai kondisi wilayah.
“Air hari ini harus tersedia, tetapi kebijakan juga harus memastikan masyarakat tidak terus mengalami krisis air yang sama setiap musim kemarau,” kata Ari.
Menurutnya, pembangunan ketahanan air juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pangan. Berkurangnya ketersediaan air tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan kekeringan perlu terhubung dengan kebijakan pertanian, pengairan, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa liter air yang dikirim untuk rumah tangga, tetapi lupa bagaimana petani mempertahankan produksinya. Ketahanan air harus kita lihat sebagai bagian dari ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, pompanisasi di lokasi yang memungkinkan, pembangunan embung, serta konservasi daerah tangkapan air.
Penanganan Tidak Bisa Sendiri
Menurut Ari, persoalan kekeringan juga membutuhkan keterlibatan lebih luas. Pemerintah kabupaten perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, BNPB, BUMN dan BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, serta masyarakat.
Kolaborasi dengan dunia usaha, menurutnya, juga dapat diperkuat untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, selama koordinasinya jelas dan bantuan tetap diarahkan berdasarkan data kebutuhan.
“Ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama, tetapi dunia usaha dan masyarakat juga bisa mengambil peran. Yang penting koordinasinya satu pintu, datanya jelas dan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata Ari.
Ia kemudian membagi penanganan kekeringan ke dalam tiga tahapan. Pertama, tanggap darurat dengan memastikan distribusi air bersih cepat, merata, dan tepat sasaran. Kedua, penguatan infrastruktur melalui pembangunan sumur bor, pipanisasi, tandon, embung, jaringan air baku, dan infrastruktur pengairan.
Tahap ketiga adalah membangun ketahanan air jangka panjang melalui konservasi sumber air, perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi lingkungan, dan penguatan sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
“Kita jangan memilih antara bantuan air hari ini atau pembangunan jangka panjang. Keduanya harus berjalan bersamaan. Warga membutuhkan air sekarang, tetapi pemerintah juga harus memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ari mengatakan lembaga legislatif memiliki peran untuk memastikan kebijakan pembangunan dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan kekeringan di Banyumas dan Cilacap perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan Jawa Tengah, terutama dalam memperkuat ketahanan air di wilayah selatan Jawa Tengah.
“Yang ingin kita dorong adalah sinergi kebijakan. Pemerintah kabupaten menangani kebutuhan di lapangan, pemerintah provinsi memperkuat dukungan dan koordinasi, pemerintah pusat membantu pada skala yang membutuhkan intervensi nasional, sementara dunia usaha dan masyarakat ikut memperkuat. Semua harus bergerak dalam satu tujuan: masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Ari menilai keberhasilan penanganan kekeringan pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah tangki yang dikirim atau banyaknya kegiatan koordinasi. Ukuran utamanya adalah apakah masyarakat benar-benar mendapatkan akses air ketika membutuhkan dan apakah petani memiliki kemampuan mempertahankan aktivitas ekonominya saat musim kemarau.
“Kita tidak ingin setiap musim kemarau selalu memulai dari nol. Mari gunakan pengalaman tahun ini untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kemarau berikutnya. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga ketahanan air harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Tengah,” pungkasnya.
