BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan Jawa Tengah terhadap pasokan dari luar daerah maupun impor.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki modal besar untuk membangun kedaulatan pangan karena merupakan salah satu daerah penghasil pangan nasional. Namun, tingginya produksi belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan kedaulatan pangan telah selesai.
“Hal yang menjadi salah satu fokus kita di DPRD saat ini adalah bagaimana menuju kedaulatan pangan dengan modal Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Kita sudah 81 tahun merdeka. Harapannya kita bisa segera mencapai cita-cita kedaulatan itu,” ujar Ari, Rabu (19/8/2026).
Ari mengatakan upaya menuju kedaulatan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi. Persoalan yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan pupuk, irigasi, sarana produksi, produktivitas lahan, hingga distribusi hasil pertanian, perlu ditangani secara menyeluruh.
Menurutnya, keluhan petani mengenai kebutuhan dasar produksi harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jika persoalan seperti pupuk dan irigasi terus berulang, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
Selain kebutuhan produksi, perlindungan lahan pertanian juga menjadi perhatian. Alih fungsi lahan dan kondisi lahan kritis dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan apabila tidak dikendalikan.
“Kami di DPRD mengupayakan peraturan pengelolaan lahan kritis dan reklamasi hutan untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak. Kami juga berupaya mengendalikan aktivitas apa saja yang boleh dan dilarang untuk menjaga produktivitas lahan,” katanya.
Ari juga mengingatkan ancaman perubahan iklim yang semakin memengaruhi aktivitas pertanian. Perubahan pola cuaca dapat memengaruhi masa tanam maupun hasil panen sehingga petani membutuhkan dukungan kebijakan dan pengetahuan untuk beradaptasi.
Di sisi lain, ia mendorong agar anggaran sektor pertanian diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas pangan. Produksi yang cukup dan berkualitas diharapkan dapat memperkuat pasokan domestik sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor.
Bagi Ari, kebijakan pangan juga harus menempatkan petani sebagai subjek utama. Kesejahteraan petani perlu menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan sektor pangan, bukan sekadar melihat jumlah produksi.
“Kami berharap kebijakan yang ada mampu membuat petani lebih sejahtera. Mereka merasa dilibatkan sebagai subjek utama yang dipenuhi kebutuhannya dan diberi keleluasaan untuk ikut serta menyusun kebijakan,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan pangan tidak berhenti pada produksi. Kualitas hasil panen, produktivitas, akses pasar, hingga distribusi juga perlu diperbaiki agar peningkatan produksi benar-benar memberikan keuntungan bagi petani.
“Ketergantungan harus ditekan. Kita harus meyakinkan petani bahwa menghasilkan produk pangan yang banyak dan berkualitas itu mudah. Bahwa hasil penjualan produk akan mampu meningkatkan stabilitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Menurut Ari, penguatan sektor pertanian juga berkaitan dengan regenerasi petani. Profesi petani perlu dipandang sebagai pekerjaan yang memiliki prospek ekonomi sekaligus peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan.
Ia berharap kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem pertanian yang membuat generasi muda melihat sektor tersebut sebagai pilihan pekerjaan yang menjanjikan.
