BANYUMASMEDIA.COM – Penyelenggaraan bursa kerja (job fair) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho. Namun, ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan benar-benar mampu membuka akses kerja bagi masyarakat dan diikuti dengan evaluasi pasca-pelaksanaan.
Menurut Setya Ari, penyediaan sekitar 2.000 lowongan kerja dalam job fair merupakan langkah positif untuk menekan angka pengangguran di Banyumas. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah yang tercatat sebesar 4,24 persen pada November 2025.
“Harapan kita, job fair ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini harus menjadi peluang nyata bagi angkatan kerja untuk terserap sesuai bidang keahliannya, dengan jaminan menerima upah yang layak,” ujar Setya Ari saat diwawancarai, Sabtu (20/6/2026).
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyediakan banyak lowongan pekerjaan, tetapi juga memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi para pencari kerja.
Berdasarkan pemetaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka masih didominasi lulusan pendidikan menengah, terutama SMK, serta lulusan diploma. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitas dan kesiapan angkatan kerja kita. Realitasnya, penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jawa Tengah justru dari lulusan SMK. Ini berarti ada mata rantai yang putus antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan riil industri,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut juga masih dirasakan di Kabupaten Banyumas. Tingkat pengangguran di Banyumas yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perlunya langkah lanjutan agar penurunan pengangguran di tingkat provinsi benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
Karena itu, Setya Ari mendorong adanya evaluasi pasca-job fair. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pelacakan (tracking) terhadap para pencari kerja yang dinyatakan diterima perusahaan, sekaligus memberikan pendampingan kepada peserta yang belum berhasil memperoleh pekerjaan.
Selain itu, ia juga meminta agar layanan digital ketenagakerjaan, seperti SIMAK KERJA MAS yang telah terintegrasi dengan portal Banyumas PAS, dioptimalkan sebagai pusat informasi lowongan kerja sekaligus sarana pengembangan kompetensi pencari kerja.
“Aplikasi dan portal kerja digital milik daerah jangan hanya menjadi pajangan sistem. Dinas terkait harus aktif memperbarui informasi lowongan secara transparan, sekaligus menjadikannya wadah pelatihan daring bagi pencari kerja yang belum lolos seleksi formal,” tegasnya.
Menurut Setya Ari, keberhasilan penurunan angka pengangguran tidak cukup diukur dari statistik semata, tetapi harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Penurunan statistik itu tidak ada artinya jika di akar rumput masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena belum memiliki penghasilan tetap. Pemerintah daerah harus hadir mendampingi masyarakat sampai benar-benar berdaya,” pungkasnya.
