BANYUMASMEDIA.COM -Ada satu prinsip sederhana yang selalu diajarkan kepada siswa ketika menghadapi ujian: pahami aturan terlebih dahulu, baru kerjakan soal.
Ironisnya, dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah 2026, justru muncul kesan sebaliknya. Ribuan siswa SMP sudah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), sementara kepastian mengenai bagaimana hasil tes itu akan digunakan dalam proses seleksi masih menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Persoalannya bukan pada TKA. Banyak pihak justru memahami bahwa kemampuan akademik memang layak menjadi salah satu indikator dalam seleksi masuk SMA dan SMK negeri. Yang menimbulkan kegelisahan adalah bagaimana kebijakan itu disosialisasikan dan dipastikan kepada publik.
Dalam skema SPMB Jawa Tengah 2026, nilai TKA menjadi salah satu komponen penting pada jalur prestasi. Bobotnya bahkan mencapai 50 persen. Angka yang tidak kecil. Angka yang bisa menentukan apakah seorang siswa diterima di sekolah impiannya atau harus mencari alternatif lain.
Karena itulah, sejak awal tahun banyak siswa mulai mempersiapkan diri menghadapi TKA. Mereka mengikuti try out, mengerjakan latihan soal, mengikuti les tambahan, hingga mengurangi waktu bermain demi memperoleh hasil terbaik. Namun di tengah proses tersebut, muncul satu pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban yang benar-benar menenangkan: bagaimana sebenarnya mekanisme penggunaan nilai TKA dalam SPMB?
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 30 April 2026 dan mulai dipublikasikan pada Mei 2026. Kemudian Dinas Pendidikan Jawa Tengah menerbitkan Petunjuk Operasional pada pertengahan Mei 2026 sebagai pedoman pelaksanaan seleksi.
Masalahnya, pada saat TKA dilaksanakan dan siswa mulai mempersiapkan diri jauh sebelumnya, pembahasan mengenai penggunaan nilai TKA masih terus berkembang di ruang publik. Sosialisasi yang diterima masyarakat tidak selalu utuh. Sebagian orang tua memahami nilai TKA akan menjadi faktor dominan, sebagian lainnya masih bingung bagaimana nilai itu dikonversi dalam sistem seleksi.
Akibatnya, yang muncul bukan sekadar persiapan belajar, melainkan kecemasan. Banyak orang tua sebenarnya tidak mempersoalkan jika pemerintah ingin menggunakan TKA sebagai instrumen seleksi. Mereka juga tidak menuntut anaknya harus diuntungkan oleh sistem tertentu. Yang mereka harapkan jauh lebih sederhana: kepastian.
Sebab pendidikan berbeda dengan kompetisi biasa. Dalam pendidikan, aturan bukan sekadar instrumen administratif. Aturan menentukan strategi belajar siswa, menentukan keputusan orang tua, dan menentukan arah pendampingan yang diberikan guru kepada muridnya.
Ketika sebuah komponen memiliki bobot hingga 50 persen, publik berhak mengetahui secara rinci sejak awal bagaimana komponen tersebut bekerja. Bukan ketika proses sudah berjalan. Apalagi TKA bukan sekadar angka di atas kertas. Di baliknya ada waktu belajar yang panjang, biaya yang dikeluarkan keluarga, tekanan psikologis yang dirasakan siswa, serta harapan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang diinginkan.
Karena itu, kegelisahan yang muncul hari ini sebenarnya bukan tentang nilai TKA. Yang dipertanyakan masyarakat adalah tata kelola kebijakan pendidikan. Mengapa kebijakan yang berdampak langsung pada masa depan ribuan siswa masih menyisakan ruang tafsir di tengah proses pelaksanaannya? Mengapa kepastian yang seharusnya menjadi fondasi justru terasa datang belakangan?
Pendidikan membutuhkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan tidak dibangun melalui banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan melalui kejelasan regulasi itu sendiri.
Siswa bisa menerima aturan yang ketat. Orang tua bisa menerima persaingan yang berat. Guru bisa menerima perubahan kebijakan. Namun semuanya membutuhkan satu hal yang sama: kepastian sejak awal. Sebab dalam pendidikan, keadilan bukan hanya soal hasil akhir. Keadilan juga lahir dari aturan yang jelas sebelum pertandingan dimulai. Bukan setelah peserta selesai mengerjakan soal.
