BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan strategi peningkatan pendapatan daerah untuk tahun 2027 dengan pendekatan baru. Penetapan target tidak lagi berbasis perkiraan, melainkan mengacu pada potensi riil di lapangan.
Langkah ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) yang digelar di Surakarta pada 7–8 April 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhamad Masrofi, mengatakan selama ini capaian pendapatan daerah masih fluktuatif. Karena itu, pendekatan berbasis potensi dinilai lebih realistis.
“Target harus benar-benar bisa dicapai, bukan sekadar tinggi di atas kertas,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, berbagai pihak dilibatkan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, hingga BLUD untuk menghitung potensi pendapatan di masing-masing sektor. Data yang digunakan juga mengacu pada tren realisasi beberapa tahun terakhir.
Fokus peningkatan pendapatan masih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, retribusi, hingga laba BUMD. Selain itu, optimalisasi aset daerah yang selama ini belum produktif juga menjadi perhatian.
“Aset jangan sampai menganggur. Bisa dimanfaatkan melalui kerja sama atau disewakan agar memberi kontribusi,” kata Masrofi.
Meski demikian, Pemprov Jateng menegaskan peningkatan pendapatan tidak akan dilakukan dengan membebani masyarakat. Strategi yang ditempuh justru melalui kemudahan layanan, termasuk digitalisasi pembayaran pajak.
“Yang didorong adalah kemudahan dan kesadaran wajib pajak, bukan menaikkan tarif,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menilai perhitungan yang presisi menjadi kunci agar target pendapatan benar-benar terealisasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD juga diperlukan untuk memastikan perencanaan anggaran lebih akurat.
Pendapatan daerah sendiri memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Dengan pendekatan baru ini, Pemprov Jateng berharap target pendapatan 2027 tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berdampak langsung pada pelayanan publik. [asr]
