BANYUMASMEDIA.COM – Ahmad Sabiq, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman Banyumas, menilai kritik yang disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terhadap alokasi anggaran pendidikan bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah alarm politik yang penting.
Menurut Ahmad, alokasi anggaran yang terlalu besar untuk satu program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), berisiko menggeser makna konstitusional amanat 20 persen anggaran pendidikan yang harusnya dialokasikan secara proporsional.
“Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengejar pencitraan ketimbang memastikan pemerataan kualitas pendidikan dari pusat hingga daerah,” ujarnya Rabu (20/8/2025).
Lebih jauh, Ahmad menjelaskan bahwa konsentrasi anggaran pada program MBG bisa memperlebar kesenjangan struktural di dunia pendidikan. Saat ini, sekolah-sekolah di perkotaan yang memiliki infrastruktur memadai lebih mudah mengakses program tersebut, sementara sekolah di daerah pedesaan dan wilayah tertinggal malah tertinggal jauh, sehingga hanya menjadi penonton.
Dari perspektif politik kebijakan publik, situasi ini berpotensi menimbulkan defisit legitimasi. Masyarakat bisa menilai kebijakan pendidikan lebih berpihak pada program pencitraan pemerintah daripada memenuhi kebutuhan riil peserta didik.
Karena itu, Ahmad menekankan bahwa sorotan JPPI harus dibaca sebagai peringatan serius bagi pemerintah agar menimbang aspek keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Hal ini penting agar amanat konstitusional dan kebutuhan riil dunia pendidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh.
