BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menanggapi serius kasus gagalnya keberangkatan jamaah haji furoda asal Jawa Tengah tahun ini. Penyebabnya adalah visa yang tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Setya mendorong adanya solusi yang adil serta evaluasi sistem penyelenggaraan haji non-kuota tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Jika visa furoda tidak terbit, maka harus ada solusi yang jelas dari pihak penyelenggara, baik berupa pengembalian dana maupun pengalihan keberangkatan ke musim haji tahun berikutnya,” ujar Setya Arinugroho, Selasa (3/6/2025).
Meski visa furoda merupakan tanggung jawab penuh dari Pemerintah Arab Saudi, Setya menegaskan pentingnya pemerintah Indonesia untuk tidak lepas tangan dan segera melakukan penataan ulang.
Ia mendorong agar evaluasi dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Permasalahan visa furoda ini sudah merugikan banyak masyarakat. Ini harus masuk dalam RUU revisi agar ada payung hukum dan pengawasan yang lebih kuat,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Setya juga menyinggung transformasi sistem haji di Arab Saudi, dari muassasah ke syarikah, yang turut mempengaruhi jalur furoda. Ia menilai pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan menjamin perlindungan jamaah non-kuota.
“Pemerintah dan DPR harus mengantisipasi dampak perubahan sistem ini. Jangan sampai jamaah tidak terlindungi hanya karena celah regulasi,” imbuhnya.
DPRD Jateng, menurutnya, akan terus mengawal upaya penyelesaian kasus dan mendorong tanggung jawab dari pihak travel penyelenggara.
“Kami ingin memastikan tidak ada jamaah yang merasa ditelantarkan. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab,” pungkasnya.[]
