BANYUMASMEDIA.COM – Wacana pemberlakuan kembali sistem sekolah enam hari dalam seminggu di Jawa Tengah kembali mengemuka dan menuai beragam respons di tengah masyarakat. Isu ini dinilai menyentuh langsung kehidupan siswa, orang tua, guru, hingga tata kelola pendidikan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Setya Ari Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut dengan catatan harus melalui kajian yang matang dan melibatkan berbagai pihak.
Menurut Ari, kebijakan lima hari sekolah yang selama ini berlaku memang bertujuan memberikan ruang lebih bagi anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun dalam praktiknya, tidak semua keluarga merasakan manfaat tersebut, mengingat banyak orang tua yang justru masih bekerja enam hari dalam sepekan.
“Wacana ini perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan para profesional, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tentu pihak sekolah. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru,” ujar Ari saat menyampaikan pandangannya terkait isu tersebut.
Ia menilai, jika sistem enam hari kembali diterapkan, ada potensi perubahan positif terhadap pola aktivitas siswa. Salah satunya adalah jam pulang sekolah yang bisa lebih awal dibanding sistem lima hari, yang selama ini membuat sebagian siswa baru sampai rumah pada sore hari.
“Kalau enam hari sekolah diterapkan, anak-anak bisa pulang sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Ini tentu memberi mereka waktu istirahat dan beraktivitas yang lebih proporsional di rumah,” tambahnya.
Namun demikian, Ari juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan para guru. Menurutnya, pola kerja guru akan ikut berubah secara signifikan, sehingga perlu ada persiapan yang matang, termasuk dalam pengaturan beban kerja dan aspek kesejahteraan.
Bahkan, ia menyinggung pentingnya perhatian terhadap faktor pendukung seperti jarak tempat tinggal guru dengan sekolah, karena hal tersebut turut mempengaruhi kualitas kinerja dan efektivitas pembelajaran.
Ari menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh diambil secara tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan opini sesaat. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog terbuka dan partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sebelum mengambil keputusan resmi.
“Kalau nanti hasil kajian menunjukkan dampak positifnya lebih besar dari dampak negatifnya, tentu ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan,” pungkasnya.[tanti]
