BANYUMASMEDIA.COM – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga diplomat Dino Patti Djalal, memberikan pandangan kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, forum internasional yang baru diluncurkan dalam pertemuan global di Davos. Ia menilai, keputusan tersebut perlu ditelaah secara mendalam karena berpotensi bersinggungan dengan prinsip dan konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Melalui unggahan video di media sosial Instagram, Senin (26/1/2026), Dino menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintah. Ia menggarisbawahi empat isu utama yang disebut sebagai “lampu kuning”, yang dinilai memiliki implikasi serius terhadap posisi Indonesia di kancah internasional.
Dino mengawali dengan menyoroti klaim Board of Peace sebagai wadah perdamaian global. Menurutnya, terdapat kontradiksi mendasar antara narasi tersebut dengan substansi dan praktik yang tertuang dalam piagam organisasi. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah absennya isu Palestina dan Gaza dalam dokumen pendirian forum tersebut.
“Piagam Board of Peace sama sekali tidak ada referensi mengenai Palestina atau Gaza,” ungkapnya.
Padahal, gagasan pembentukan Board of Peace disebut lahir dari rencana penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
“Keagasan Board of Peace itu dilahirkan dalam 20 point plan untuk mencapai pendamaian di Gaza,” ujar Dino.
Selain substansi piagam, Dino juga menilai struktur kelembagaan Board of Peace menunjukkan ketimpangan yang serius. Ia menyoroti dominasi individu dalam pengambilan keputusan organisasi.
“Kalau kita lihat kata per kata, pasal demi pasal dari piagam, Board of Peace ini praktis menjadi organisasi internasional yang sepenuhnya dibentuk dan dikontrol oleh pribadi Donald Trump,” tegasnya.
Ia menjelaskan, piagam tersebut menempatkan seluruh keputusan strategis di bawah otoritas ketua dewan.
“Semua keputusan dan agenda harus di-approve oleh Chairman Trump, dan posisinya tidak ada batas waktu, bisa seumur hidup,” kata Dino.
Menurutnya, model kepemimpinan seperti ini mencerminkan sistem yang hierarkis dan jauh dari prinsip kesetaraan antarnegara.
Lampu kuning berikutnya disampaikan Dino dengan menyinggung pembatalan undangan Kanada ke Board of Peace, sebagaimana tertuang dalam surat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.
“Ini artinya Trump menganggap Board of Peace sebagai klub miliknya, di mana dia yang menentukan segalanya,” ujar Dino.
Ia menilai, keputusan tersebut tidak didasarkan pada mekanisme yang transparan dan objektif.
“Semuanya berdasarkan like and dislike, berdasarkan ego, dan bukan pertimbangan objektif,” katanya.
Menurut Dino, praktik semacam ini berpotensi merusak prinsip multilateralisme, bahkan terhadap negara yang selama ini dianggap sekutu.
“Orang yang kritis terhadap Trump, bahkan sekutunya sekalipun, tidak boleh masuk,” ujarnya.
Sorotan ketiga diarahkan Dino pada kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bagian dari Board of Peace.
“Jujurnya kita banyak merasa terusik dengan hal ini, karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru Netanyahu sendiri,” kata Dino.
Ia menilai, kehadiran Netanyahu menjadi persoalan etis dan politis, terlebih ketika Palestina sebagai pihak yang terdampak langsung justru tidak dilibatkan.
“Sementara yang menjadi korban, yaitu Palestina, tidak diberikan tempat dalam Board of Peace,” ujarnya.
Dino juga menyinggung ketimpangan pengaruh antaranggota.
“Walaupun sama-sama anggota Board of Peace, pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel,” katanya.
Ia mengingatkan adanya potensi pemanfaatan politik atas kehadiran Indonesia.
“Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk meluluhkan dan memperdayai Indonesia.”
Lampu kuning terakhir disampaikan Dino dengan menyinggung nuansa pidato dalam acara inaugurasi Board of Peace di Davos. Ia menilai, empati terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina nyaris tidak terasa.
“Saya tidak merasakan empati terhadap penderitaan luar biasa yang dialami Palestina dalam dua tahun terakhir,” ujar Dino.
Ia menambahkan, penderitaan korban Gaza tidak mendapat perhatian yang layak.
“Bahkan kata freedom pun tidak digunakan untuk merujuk warga Palestina,” ujarnya.
