BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak. Hingga kini tercatat sekitar 900 rumah rusak dan masuk dalam daftar relokasi, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Percepatan relokasi dilakukan menyusul kondisi wilayah yang dinilai tidak lagi aman untuk dihuni, terlebih curah hujan yang masih tinggi dan berpotensi memicu bencana susulan. Pemerintah menargetkan warga segera berpindah dari lokasi pengungsian ke hunian sementara (huntara).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa lahan relokasi telah disiapkan, termasuk di kawasan Perhutani yang telah melalui pengecekan keamanan. Selain faktor keselamatan, pemerintah juga mempertimbangkan akses pendidikan dan mata pencaharian warga di lokasi baru.
“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Rabu, (11/2/2026.
Dari total rumah yang akan direlokasi, sebanyak 800 unit berasal dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sementara itu, 50 rumah berada di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang.
Setelah penentuan lokasi, langkah berikutnya adalah memberikan edukasi kepada warga agar bersedia pindah ke hunian sementara. Pemerintah mengakui masih ada sebagian warga yang enggan pindah karena mempertimbangkan pekerjaan serta harta benda yang ditinggalkan.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri dalam memberikan pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten juga diminta aktif melakukan pendekatan persuasif.
Di sisi lain, Dinas Sosial diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak, mencakup identitas, pekerjaan, hingga kondisi harta benda. Pendataan ini bertujuan memastikan seluruh warga terakomodasi dalam proses relokasi dan tidak ada yang terlewat.
Saat ini, warga terdampak di Kabupaten Tegal masih berada di pengungsian dengan kebutuhan dasar yang dipastikan terpenuhi. Pemerintah menyediakan dapur umum, posko kesehatan, serta akses pendidikan bagi anak-anak selama masa pengungsian.
“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tandasnya.
Pemprov Jateng juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal apabila terjadi kejadian serupa, meskipun dalam skala terbatas. Langkah ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, baik dalam evakuasi maupun pemulihan.
Masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi dan berpotensi memicu longsor, banjir, rob, maupun pergerakan tanah di sejumlah wilayah. [asr]
