BANYUMASMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan lapangan sekaligus evaluasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga, Jumat (30/1/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta kebutuhan warga terdampak terpenuhi.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 23 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB berdampak pada empat desa di dua kecamatan, yakni Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, serta Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja.
Dalam kegiatan tersebut, gubernur meninjau sejumlah titik strategis, diawali dari Posko Balai Desa Serang yang menjadi pusat koordinasi penanganan bencana. Di lokasi tersebut juga digelar rapat percepatan penanganan bersama pemerintah kabupaten, perangkat daerah, serta unsur TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya.
Peninjauan dilanjutkan ke Villa Serang yang difungsikan sebagai lokasi pengungsian warga. Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pengungsi sekaligus memantau kondisi layanan dasar bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Dusun Gunungmalang dan Dusun Kaliurip, serta mengecek operasional dapur umum yang didirikan oleh Brimob.
Dalam rangka mendukung penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan secara simbolis dengan nilai hampir Rp700 juta. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan permakanan, pakaian, perlengkapan anak, bantuan perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa sejak status tanggap darurat ditetapkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah dikerahkan untuk melakukan penanganan di lapangan.
“Hari ini kami ingin pastikan semua kebutuhan masyarakat paripurna,” disampaikan dalam peninjauan tersebut.
Terkait dampak lanjutan bencana, pemerintah mencatat adanya ratusan rumah yang direncanakan untuk direlokasi. Penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) saat ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan dukungan Pemprov Jawa Tengah dan kementerian terkait.
“Ini tidak gampang, jadi perlu ada sosialisasi dan pendekatan. Mengatasi bencana tidak hanya masyarakat dikasih bantuan dapur umum, tapi paling penting adalah ke depan masyarakat itu kembali bangkit,” disampaikan dalam penjelasan penanganan jangka menengah.
Untuk infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna menangani jembatan yang putus akibat banjir dan longsor. Penanganan sementara hingga pembangunan permanen akan diprioritaskan pada jembatan yang menopang aktivitas ekonomi dan akses vital masyarakat.
“Kita prioritaskan jembatan yang menyambungkan wilayah ekonomi dan hajat hidup orang banyak.”
Sementara itu, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diberikan sejak hari pertama bencana terjadi. Seluruh OPD provinsi telah dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
“Support dari Pemerintah Provinsi sudah ada sejak hari pertama. Banyak dukungan untuk perbaikan infrastruktur,” ujar Bupati Purbalingga Fahmi,
Saat ini, terdapat tiga kebutuhan mendesak yang menjadi fokus penanganan lanjutan, yakni penyediaan huntara dan huntap, perbaikan jembatan yang terputus, serta pemulihan jaringan air bersih. Pemerintah daerah bersama Pemprov Jawa Tengah terus melakukan koordinasi untuk penentuan lokasi dan perhitungan kebutuhan secara teknis. [asr]
