BANYUMASMEDIA.COM – Senin, 1 Juni 2026 – Koalisi besar atau “koalisi gemuk” yang dibangun para calon kepala daerah saat kontestasi Pilkada kerap dijual sebagai jaminan stabilitas pemerintahan dan percepatan pembangunan. Namun setelah kemenangan diraih dan seluruh kekuatan politik berkumpul dalam satu barisan kekuasaan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan?
Fenomena tersebut menjadi sorotan di Kabupaten Banyumas pasca-Pilkada. Hampir seluruh kekuatan politik di DPRD berada dalam barisan pendukung pemerintah daerah sehingga menciptakan konfigurasi politik yang sangat solid antara eksekutif dan legislatif.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, menilai kondisi tersebut memang menghadirkan sejumlah keuntungan bagi jalannya pemerintahan. Menurutnya, stabilitas politik yang kuat membuat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih cepat.
“Era pemerintahan koalisi gemuk di Kabupaten Banyumas pasca-Pilkada menghasilkan stabilitas politik yang sangat kuat, di mana seluruh partai di DPRD merapat mendukung bupati. Dampak positifnya, pembahasan anggaran (APBD) dan program pembangunan dapat dikebut dengan cepat seperti melewati jalan tol tanpa ada drama saling jegal antara eksekutif dan legislatif,” ujar Ahmad Sabiq.
Dengan minimnya gesekan politik di parlemen, berbagai agenda pembangunan dapat lebih mudah memperoleh dukungan politik. Pemerintah daerah juga tidak perlu menghadapi tarik-ulur berkepanjangan dalam pembahasan anggaran maupun program prioritas.
Namun di balik keuntungan tersebut, terdapat konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Ketika seluruh partai politik berada dalam lingkar kekuasaan, fungsi kontrol terhadap pemerintah berpotensi melemah.
Ahmad Sabiq mengingatkan bahwa absennya oposisi resmi di DPRD membuat mekanisme checks and balances kehilangan daya tekan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi lokal.
“Absennya oposisi resmi di parlemen membuat fungsi pengawasan (checks and balances) otomatis mandul dan rentan menjadikan DPRD sekadar tukang stempel kebijakan bupati,” katanya.
Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan risiko lahirnya kebijakan yang kurang mendapat pengujian kritis sebelum diputuskan. Padahal, perdebatan dan kritik di parlemen sejatinya merupakan instrumen demokrasi untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam situasi seperti itu, lanjut Sabiq, beban pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak lagi bertumpu pada lembaga politik semata. Peran masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, organisasi sosial, hingga media massa menjadi semakin penting sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Akibatnya, beban kontrol kini bergeser sepenuhnya ke pundak masyarakat sipil, mahasiswa, dan media massa sebagai benteng terakhir untuk menjaga transparansi anggaran agar kebijakan daerah tidak melulu memanjakan kepentingan elite politik,” tegasnya.
Fenomena koalisi gemuk di daerah pada akhirnya menghadirkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, stabilitas politik mampu mempercepat proses pembangunan dan meminimalkan konflik antar-elite. Namun di sisi lain, konsolidasi kekuasaan yang terlalu besar berpotensi mengurangi ruang kritik dan pengawasan yang sehat.
Karena itu, keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup diukur dari cepatnya program disahkan atau besarnya dukungan politik yang dimiliki kepala daerah. Yang tak kalah penting adalah sejauh mana kebijakan yang dihasilkan tetap transparan, akuntabel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Dalam demokrasi lokal yang sehat, stabilitas memang diperlukan. Namun stabilitas tanpa kontrol berisiko melahirkan kenyamanan politik bagi elite, bukan kesejahteraan bagi rakyat.
Reporter: Denis
