BANYUMASMEDIA.COM – Hasil kajian kelayakan pembangunan SMA Negeri Somagede dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Pangripta, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kabupaten Banyumas, Kamis (22/1/2026).
Sosialisasi tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dedi Supriyanto, Kepala Baperrida Banyumas Dedy Noerhasan, ST., M.Si, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta sejumlah pihak terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Kecamatan Somagede terkait kebutuhan akses pendidikan menengah negeri.
Dalam kesempatan itu, Dedi Supriyanto menyampaikan bahwa kajian kelayakan pembangunan SMA Negeri Somagede disusun sebagai dasar teknis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Aspirasi warga Somagede ini kami tindaklanjuti dengan mendorong lahirnya kajian independen agar langkah kita memiliki dasar teknis yang kuat,” ujar Dedi, Anggota DPRD FPKS.
Paparan kajian disampaikan oleh Dr. Alizar Isna, S.Sos., M.Si dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman. Berdasarkan hasil kajian, rata-rata terdapat 398 hingga 400 lulusan SMP/MTs di Kecamatan Somagede setiap tahunnya. Namun, hingga kini belum terdapat SMA Negeri di wilayah tersebut.
Ketiadaan SMA Negeri di Somagede dinilai berpotensi menimbulkan keterbatasan layanan pendidikan menengah. Kajian tersebut juga mencatat bahwa faktor ekonomi dan akses transportasi menjadi tantangan bagi peserta didik. Sekitar 80 persen orang tua menyatakan minat agar anak mereka dapat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri di wilayah Somagede.
Dalam kajian itu disebutkan, pembangunan SMA Negeri Somagede diproyeksikan membutuhkan investasi awal sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar untuk pembangunan 12 rombongan belajar, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana lainnya.
Menanggapi hasil kajian tersebut, Dedi Supriyanto menyampaikan bahwa diperlukan koordinasi lintas level pemerintahan, mengingat kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami akan mengoordinasikan hasil kajian ini dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, termasuk mendorong kolaborasi aset antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya. [asr]
