Kilas

Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Purbalingga Tekankan Program Harus Berdampak Nyata

2
×

Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Purbalingga Tekankan Program Harus Berdampak Nyata

Sebarkan artikel ini

BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Langkah pembenahan tata kelola ini dilakukan seiring dengan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat pada tahun 2026.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Siswanto menegaskan bahwa indikator keberhasilan birokrasi tidak lagi cukup diukur dari banyaknya seremoni atau serapan anggaran kegiatan semata, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan riil masyarakat.

“Filosofi SAKIP sebenarnya sangat sederhana, bagaimana kinerja kita bisa berdampak. Apa pun yang kita kerjakan, bagaimana program, kinerja, dan aktivitas itu membawa dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Siswanto.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menjelaskan bahwa penguatan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) mendesak dilakukan. Selama ini, penyusunan dan pengelolaan SAKIP dinilai masih terlalu bertumpu pada tim perencana, padahal manajemen kinerja merupakan tanggung jawab kolektif mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana.

Penyelarasan koordinasi ini juga menjadi krusial menyusul restrukturisasi kelembagaan di Pemkab Purbalingga yang merampingkan jumlah perangkat daerah dari 27 menjadi 23 dinas dan badan pada tahun 2026, serta masuknya lima pimpinan OPD baru.

“SAKIP bukan hanya kelengkapan dokumen saja, tetapi merupakan alat kontrol dan manajemen kinerja agar kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien,” ujar Ato Susanto.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak tahun 2023. Tercatat, skor AKIP Purbalingga naik dari 68,10 pada tahun 2024 menjadi 68,29 pada tahun 2025 dengan menyandang predikat B.

Dalam forum yang sama, Analis Kebijakan Madya Kemenpan dan RB Widaryati Hestiarsih memaparkan urgensi pergeseran paradigma kerja birokrasi dari orientasi pelaksanaan program (output) menjadi orientasi hasil (outcome). Perubahan pola kerja tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian isu strategis daerah, terutama pengentasan kemiskinan dan pemacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Purbalingga Gunanto Eko Saputro merinci strategi percepatan implementasi SAKIP melalui penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, penyelarasan indikator kinerja utama, serta evaluasi perbaikan secara berkala. [asr]

BACA JUGA  Satu Peacekeeper Indonesia Gugur di Lebanon, Pemerintah Kecam Serangan dan Desak Investigasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *