BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas kolaborasi dengan melibatkan 123 perguruan tinggi untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Keterlibatan institusi akademik ini diarahkan pada penguatan riset, akurasi pendataan sektoral, serta pendampingan langsung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026). Kerja sama yang terbangun mencakup program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha mikro, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan tengkes (stunting), hingga aplikasi teknologi desalinasi air.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2026 berhasil turun menjadi 9,21 persen dari sebelumnya 9,48 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 81.250 orang, yakni dari 3,37 juta jiwa menjadi 3,29 juta jiwa.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah pusat kini tengah menggeser paradigma penanggulangan kemiskinan dari yang semula berbasis bantuan sosial menjadi pendekatan pemberdayaan. Strategi ini difokuskan pada akses pendidikan, permodalan, dan penguatan ekosistem ekonomi lokal.
”Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa dialokasikan untuk sektor produktif lain,” ujar Muhaimin seusai kegiatan. Secara nasional, pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di 16.500 desa yang tersebar di 88 kabupaten.
Dalam rakornas tersebut, sejumlah perguruan tinggi seperti UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana juga mendeklarasikan komitmen penyaluran sekitar 2.000 beasiswa pada tahun 2027. Beasiswa ini dikhususkan bagi kader pemberdayaan dan putra-putri desa agar dapat menempuh pendidikan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Fauzan menambahkan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan riset terapan kampus untuk menjawab persoalan riil di daerah secara terukur. ”Kampus tidak boleh sekadar berada di menara gading, tetapi harus terlibat menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.[asr]
