BANYUMASMEDIA.COM – Rumah bagi sebagian orang mungkin hanya perkara tempat tinggal. Namun bagi keluarga yang bertahun-tahun masih menumpang, rumah bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana sekaligus jauh lebih mahal: sebuah keinginan untuk punya ruang sendiri. Karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencoba membangun rumah dengan teknologi bata interlock, yang sedang diuji sebenarnya bukan sekadar jenis bata baru, melainkan kemungkinan agar rumah layak huni bisa dibangun dengan biaya yang lebih ringan.
Uji coba itu dilakukan dalam pembangunan rumah bantuan bagi warga di Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Rumah tersebut kemudian diresmikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kamis (13/8/2026). Pemprov Jateng bekerja sama dengan PT Semen Indonesia (Persero) untuk menguji bata interlock sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan rumah bantuan pemerintah.
Bata interlock memiliki bentuk yang memungkinkan bagian-bagiannya saling mengunci saat dipasang. Teknologi semacam ini diharapkan membuat proses pembangunan lebih sederhana dan efisien. Dalam konteks rumah bantuan, efisiensi tentu bukan perkara kecil, sebab semakin rendah biaya pembangunan, semakin besar pula peluang pemerintah menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Rumah yang dibangun di Desa Jaten itu berukuran 30 meter persegi. Anggaran pembangunannya sekitar Rp60 juta, angka yang menurut Taj Yasin lebih rendah dibandingkan perhitungan pembangunan konvensional yang bisa mencapai sekitar Rp90 juta untuk ukuran yang sama.
“Kalau dihitung oleh tukang, biasanya satu meter persegi itu Rp3 juta. Berarti kalau 30 meter persegi habisnya Rp90 juta. Tetapi alhamdulillah pembangunan ini kita biayai dengan angka Rp60 juta,” kata Taj Yasin.
Bukan hanya soal uang. Rumah tersebut juga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu setengah bulan. Bagi program pemerintah yang harus menjangkau banyak penerima, waktu pembangunan menjadi persoalan penting. Rumah yang bisa dibangun lebih cepat berarti bantuan juga bisa lebih cepat dirasakan oleh keluarga yang selama ini menunggu.
Karena itu, Pemprov Jateng mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi tersebut dalam program bantuan pembangunan rumah. Taj Yasin mengatakan bata interlock akan didorong untuk digunakan, khususnya dalam pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Ini yang kita dorong untuk pemakaian, pengaplikasian khususnya untuk bantuan-bantuan rumah dari Pemprov Jawa Tengah,” ujarnya.
Namun, tentu saja belum waktunya menganggap bata interlock sebagai jawaban atas semua persoalan perumahan. Uji coba saat ini baru dilakukan pada dua rumah. Hasil pembangunan tersebut masih akan dievaluasi sebelum teknologi yang sama diterapkan lebih luas di daerah lain.
Di titik ini, teknologi bertemu dengan persoalan yang jauh lebih manusiawi. Sebab angka backlog perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni pada akhirnya selalu bermuara pada cerita keluarga yang belum memiliki tempat tinggal layak.
Pada 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan intervensi APBD untuk meningkatkan kualitas 5.111 rumah tidak layak huni yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 235 unit berada di Kabupaten Wonogiri. Selain memperbaiki rumah yang sudah ada, pemerintah provinsi juga mengalokasikan pembangunan 120 rumah baru untuk menangani backlog perumahan, dengan 20 unit di antaranya berada di Wonogiri.
Salah satu penerima bantuan rumah baru itu adalah Isnano Dalhari Nuryanto. Sehari-hari, warga Desa Jaten tersebut bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Penghasilan itu masih harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk membiayai dua anak yang sedang bersekolah.
Sebelum rumah itu berdiri, Isnano bersama keluarganya masih menumpang. Rumah sendiri mungkin sudah lama menjadi harapan, tetapi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, harapan semacam itu tidak selalu mudah diwujudkan hanya dengan bekerja lebih keras. Harga tanah, bahan bangunan, upah tukang, dan berbagai kebutuhan lainnya membuat memiliki rumah menjadi sesuatu yang terasa semakin jauh.
Kini, sebuah rumah berukuran 30 meter persegi berdiri di hadapan keluarga Isnano. Tidak mewah, tetapi cukup untuk menjadi tempat pulang. Tidak luas, tetapi jauh lebih berarti ketika sebelumnya mereka belum memiliki ruang sendiri.
“Layak banget,” kata Isnano singkat ketika ditanya mengenai rumah barunya.
Jawaban itu mungkin terdengar sederhana. Namun justru di situlah ukuran keberhasilan sebuah program rumah bantuan seharusnya bermula. Bukan hanya berapa juta rupiah yang bisa dihemat, berapa hari waktu pembangunan yang bisa dipangkas, atau berapa banyak rumah yang berhasil didirikan, tetapi berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa tidur di rumah yang mereka sebut milik sendiri.
Taj Yasin berharap teknologi tersebut nantinya tidak hanya digunakan Pemprov Jateng. Pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat juga diharapkan dapat mengadopsi inovasi serupa jika hasil evaluasi menunjukkan teknologi tersebut memang efektif.
Sebab persoalan rumah tidak cukup diselesaikan dengan membangun lebih banyak. Rumah juga harus dibangun dengan cara yang memungkinkan anggaran pemerintah bekerja lebih jauh. Jika satu rumah bisa dibangun lebih murah dan lebih cepat tanpa mengorbankan kelayakan, maka selisih biaya dan waktu itu bisa menjadi kesempatan bagi keluarga lain untuk mendapatkan hal yang sama.
Pada akhirnya, bata interlock hanyalah sebuah teknologi. Ia tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan perumahan. Tetapi jika inovasi sederhana itu benar-benar mampu membuat pembangunan rumah menjadi lebih murah, cepat, dan tetap layak, mungkin dari sebuah rumah di Jaten itulah pemerintah sedang menguji satu kemungkinan: bahwa rumah yang layak tidak seharusnya menjadi kemewahan bagi mereka yang berpenghasilan kecil. [asr]
