BANYUMASMEDIA. COM – Penyelenggaran program Mudik Gratis Lebaran 2026 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kini telah memasuki tahap verifikasi peserta. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menekankan proses seleksi dengan mekanisme yang akuntabel agar tepat sasaran.
Dengan adanya pengurangan kuota tahun ini, prioritas penerima program benar-benar harus sesuai dengan kriteria kondisi ekonomi kurang mampu.
“Kami menekankan pada Pemprov Jawa Tengah untuk lebih selektif dalam menetapkan penerima program mudik gratis (tahun ini) supaya tepat sasaran. Dengan begitu, manfaat program bisa dioptimalkan bagi mereka yang memang dalam kondisi keuangan yang kurang mampu,” ujar Ari saat dimintai keterangan pada Sabtu (28/02/2026).
Lebih lanjut, Ari juga menyoroti pekerja sektor informal yang dinilai jadi salah satu kriteria penerima manfaat. Sektor informal ini meliputi pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, ojek online, pekerja serabutan, dan buruh lepas yang penghasilannya tidak tetap.
Anggaran untuk mudik tentu menjadi beban finansial yang cukup signifikan. Kondisi tersebut jauh berbeda dirasakan dengan pekerja sektor formal yang mendapat kepastian Tunjangan Hari Raya (THR) yang bisa digunakan untuk mendukung akomodasi mudik.
Ari berharap, prioritas yang diberikan kepada pekerja sektor informal dapat memberi kesempatan bagi para penerima untuk menjaga tradisi silaturahim lebaran tanpa khawatir kondisi finansial.
“Pekerja sektor informal cukup mendominasi. Harapannya, aspek ini bisa jadi salah satu kriteria bagi Pemprov dalam memilih target penerima Mudik Gratis 2026. Saya rasa dengan begitu manfaatnya lebih dirasakan secara luas,” terang Ari.
Sebagai kelompok yang rawan terhadap naik-turunnya kondisi ekonomi dan diskriminasi, melalui langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Jawa Tengah.
Tak cukup sampai disitu, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mempertimbangkan kemudahan akses bagi para calon penerima manfaat. Informasi dan petunjuk harus disampaikan secara jelas untuk menjawab kebutuhan penerima.
Selain itu, kondisi keselamatan selama mudik dan balik juga harus menjadi diperhatikan, seperti ketersediaan armada, fasilitas dan kondisi armada, hingga kelaikan jalan dan lalu lintas selama mudik.
Kerja sama seluruh elemen pemerintah terkait dapat menjadi indikator kesuksesan program mudik tahun ini. Pelibatan komunitas masyarakat juga bisa jadi alternatif untuk saling gotong-royong.
Dengan proses seleksi yang transparan dan mekanisme yang baik, diharapkan program Mudik Gratis Jateng 2026 kali ini bisa meningkatkan keadilan sosial, berpihak pada kelompok rentan, dan mewujudkan pengelolaan transportasi mudik-balik yang manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.[]
