BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan ketahanan pangan sebagai fokus utama pembangunan daerah pada 2026. Langkah itu sesuai visi Gubernur Ahmad Luthfi, untuk meneguhkan posisi Jateng sebagai penumpu pangan nasional.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli mengatakan, tema pembangunan 2026 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2026 itu, meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional,” kata dia, seusai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Chanadia Cipta Rasa Erlangga, Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Untuk mewujudkan target itu, Pemprov Jateng memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program strategis, yang menyentuh seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir.
Zulkifli menjelaskan, langkah awal difokuskan pada penguatan sarana dan prasarana pertanian, antara lain melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan bibit, serta pupuk kepada petani.
Selain itu, Pemprov Jateng juga membuka akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank Jateng, BPR BKK, dan PT Jamkrida.
Pada sisi hilir, Pemprov Jateng melalui BUMD PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) juga akan menyerap hasil panen petani untuk membantu akses pemasaran.
Zulkifli meyakini, berbagai skema ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Sehingga otomatis ketika permodalan, pendampingan dari penyuluh, asuransi, kemudian yang terakhir itu market terselesaikan, saya kira pertumbuhan di sektor pertanian cukup tinggi,” beber dia.
Selain penguatan sistem produksi, regenerasi petani juga menjadi tantangan serius. Untuk menjawab hal ini, program Kartu Zilenial gagasan Ahmad Luthfi di dalamnya memuat skema petani milenial gajian.
“Konsep petani milenial gajian itu kira-kira gini, akses modalnya diberikan fasilitas permodalannya, kemudian pendampingan dan lahannya oleh dinas, kemudian asuransinya oleh Jamkrida, sama jaminan pasarnya itu oleh JTAB,” jelas Zulkifli.
Program itu dirancang untuk memberikan kepastian pendapatan bagi petani dari kalangan milenial, sekaligus mengubah persepsi jika sektor pertanian tidak menjanjikan masa depan.
Menurut Zulkifli, selama ini, ketidakpastian penghasilan menjadi salah satu faktor utama generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian.
“Karena yang menjadi persoalan berdasarkan hasil survei itu pemuda-pemuda yang sekarang ini butuhnya kepastian. Ada yang jaminlah. Nah, program-program ini kita dekatkan ke situ melalui kartu Zilenial,” ungkapnya.
Dari sisi data, kinerja sektor pertanian Jateng juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2025 diperkirakan mencapai 1,67 juta hektare. Angka itu meningkat 115,98 ribu hektare, atau 7,46 persen dibandingkan luas panen padi 2024 yang sebesar 1,55 juta hektare.
Sementara itu, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diperkirakan mencapai 11,36 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 497,69 ribu ton GKP atau 5,55 persen dibandingkan produksi padi GKP tahun 2024 sebesar 10,76 juta ton.
Untuk menjaga keberlanjutan produktivitas pertanian, Zulkifli menegaskan komitmen Gubernur Ahmad Luthfi agar luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Jawa Tengah tidak berkurang.
Saat ini, total luas LSD Jateng tercatat sebesar 1.018.106,89 hektare dan menjadi yang terluas secara nasional. Kabupaten Grobogan tercatat sebagai wilayah dengan luas LSD terbesar, yakni 87.730,09 hektare.
“Komitmen dari Pak Gubernur itu sampai dengan kapan pun tidak akan berkurang LSD di Jawa Tengah, itu menjadi salah satu perhatian,” tegas Zulkifli.[]
