Esai

“Sekolah Gajah”

×

“Sekolah Gajah”

Sebarkan artikel ini

Pada suatu masa, di bawah langit yang sama namun dalam iklim politik yang lain, kita pernah mengenal sebuah institusi yang terdengar ganjil: Sekolah Gajah. Letaknya di Way Kambas, Lampung, dan dibangun oleh pemerintah daerah pada zaman Orde Baru. Nama itu sendiri mengandung ironi—sebuah sekolah untuk binatang yang tidak pernah mendaftar menjadi murid. Alasan pendiriannya sederhana, atau setidaknya tampak demikian di mata pejabat: gajah-gajah itu dianggap terlalu “liar”. Mereka merambah ladang, memporak-porandakan tanaman, dan mengganggu stabilitas desa. Dalam bahasa penguasa masa itu, mereka adalah ancaman bagi ketenteraman. Sebuah istilah yang kala itu memiliki bobot politis: ketenteraman adalah wajah permukaan dari sebuah tatanan yang hendak dikontrol sepenuhnya.

Maka, gajah-gajah yang lapar, yang mengikuti naluri rimba, dibaca sebagai pelanggar hukum tak tertulis. Mereka harus “dididik”. Sebagaimana manusia yang dianggap pembangkang, mereka perlu diarahkan agar menjadi jinak, tunduk pada garis kebijakan.

Namun di balik itu, ada pertanyaan yang tak pernah masuk berita: siapakah yang lebih dulu melanggar? Gajah yang merambah ladang, atau manusia yang merambah hutan? Ladang-ladang jagung itu dulunya adalah hutan rimba, rumah para gajah. Tapi di zaman pembangunan, hutan adalah cadangan lahan yang menunggu giliran untuk diubah menjadi sawah, kebun, atau proyek.

Sekolah Gajah, dengan segala perangkatnya, adalah potret kecil dari sebuah pola pikir yang lebih besar. Segala sesuatu yang mengganggu rencana harus diatur, dikurung, atau diberi pelajaran—entah ia binatang, entah ia manusia. Di sana, pelajaran bukan hanya tentang bagaimana gajah belajar menurut, tapi juga bagaimana manusia belajar membenarkan dominasinya.

Dan kita tahu, sejarah tidak pernah benar-benar mengajarkan siapa yang sesungguhnya berhak atas tanah. Hanya mengulang bahwa yang kuatlah yang menetapkan kurikulum.

Akibat dari “ulah” para gajah, masyarakat dirugikan. Ladang yang ditanami jagung atau singkong hancur diinjak, padi yang menguning digilas oleh tubuh-tubuh raksasa itu. Kerugian terbesar menimpa para petani, dan lebih khusus lagi mereka yang baru saja menetap di tanah itu: masyarakat transmigran. Mereka datang dari pulau lain, membawa harapan baru, lalu mendapati bahwa tanah yang dijanjikan sebagai sumber penghidupan ternyata juga menjadi lintasan kawanan gajah yang tak mengenal garis batas sawah atau sertifikat tanah.

Pendek kata, biang keladi dari seluruh kekacauan itu adalah gajah. Begitulah kesimpulan resmi yang merembes masuk ke pikiran orang-orang. Gajah menjadi kata benda yang sekaligus kata sifat: sebuah nama sekaligus tuduhan. Tidak ada yang lain. Narasi ini begitu sederhana, dan kesederhanaannya itulah yang membuatnya efektif.

Tentu saja setiap orang menanggapinya dengan cara yang berbeda. Mereka yang menggantungkan hidup dari tanah akan merasakan dendam yang meruap setiap kali ladangnya hancur. Ada yang mengumpat di tepi sawah, ada yang melapor ke kepala desa, dan ada pula yang mulai memandang gajah sebagai musuh alami yang harus disingkirkan.

Bagi mereka yang hobinya berburu, persoalan ini tampak lebih mudah lagi. Tak perlu rapat, tak perlu musyawarah, tak perlu memikirkan sebab-musabab. Gajah liar, kata mereka, sebaiknya ditembak saja. Dan di situ kita melihat betapa sering masalah yang rumit—tentang ruang hidup, ekologi, dan sejarah—disederhanakan menjadi perkara pelatuk senjata.

BACA JUGA  “Orang-Orang Biasa”: Kisah Lugu, Lucu, dan Menggugah dari Pinggiran

Namun, jika kita mau menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan lapisan ironi yang pahit: yang dianggap liar adalah makhluk yang mempertahankan rumahnya, sementara yang mengusir dan menuduhnya justru adalah tamu yang baru datang. Tapi seperti biasa, sejarah tidak dicatat dari sudut pandang yang kalah. Ia hanya menghafal siapa yang berhasil mendefinisikan “masalah” dan siapa yang memegang izin untuk mengatasinya.

Bagi orang-orang yang senang berdagang binatang, peristiwa ini tidak menimbulkan rasa marah atau iba, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur gairah bisnis. Gajah, yang bagi petani adalah malapetaka, bagi mereka justru adalah peluang. Pasar internasional selalu haus akan komoditas eksotik—gading, kulit, bahkan sekadar kisah heroik menaklukkan binatang liar—dan gajah adalah bahan dagang yang menggoda. Di luar minyak dan gas bumi, siapa tahu inilah primadona ekspor baru.

Kaum intelektual pun tak mau ketinggalan. Mereka yang sehari-hari mengukur potensi sumber daya demi pembangunan, segera melihat dalam amuk gajah ini sebuah problem statement yang menuntut solusi kreatif. Di ruang-ruang seminar berpendingin udara, gajah liar menjadi studi kasus. Dan seperti semua studi kasus, ia harus ditutup dengan sebuah proposal yang rapi.

Idenya sederhana, bahkan terdengar mulia: gajah harus “dididik”. Gajah yang terdidik, kata mereka, tidak akan mengamuk. Gajah yang berpendidikan akan tahu sopan santun. Maka mulailah disusun klausul demi klausul—di mana sekolah itu akan berdiri, siapa yang akan melatihnya, bagaimana metode pengajarannya, siapa yang akan mengelola, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan tentu saja, dari sumber mana dana itu akan mengalir.

Tak butuh waktu lama bagi rancangan “Sekolah Gajah” yang dahsyat itu untuk mendapat persetujuan. Semua merasa telah melakukan sesuatu yang bijak, bahkan visioner. Bahwa gajah yang merusak ladang akan disulap menjadi gajah yang membantu pembangunan. Bahwa amuk akan diubah menjadi aset.

Tapi cerita ini tidak akan mengurai detail proses pendirian Sekolah Gajah itu. Tidak akan pula membahas berapa banyak anggaran yang dihabiskan, atau apakah ada KKN, atau mark up di dalamnya. Persoalannya sederhana: kita memang tidak tahu. Bukan karena rahasia negara, melainkan karena tak pernah disiarkan ke publik. Di zaman itu, banyak hal bekerja dalam keheningan birokrasi; berita bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang diperbolehkan untuk diketahui.

Dan di situ, pelajaran yang sesungguhnya mungkin bukan tentang bagaimana menjinakkan gajah, tapi tentang bagaimana menjinakkan wacana. Yang kita ketahui kemudian, dan ini datang seperti kabar baik yang dibungkus kejutan, adalah bahwa gajah-gajah di sekolah itu ternyata sudah tidak mengamuk lagi. Tidak ada lagi kabar ladang dirusak, sawah diinjak, atau tanaman rebah di bawah langkah-langkah berat mereka. Mereka, kata laporan resmi, telah menjadi gajah yang “tertib” dan “produktif”.

BACA JUGA  Spanduk, Liga yang Tak Kunjung Datang, dan Timnas Putri yang Harus Bertarung Sendirian

Kuncinya, demikian penjelasan pihak berwenang, terletak pada kehadiran para pelatih—atau, dalam bahasa yang lebih membumi, para pawang—yang didatangkan khusus dari Thailand. Negeri itu memang terkenal mahir menjinakkan gajah, dan kepiawaian mereka kini menjadi bagian dari program pembangunan di Way Kambas.

Tentu saja, di balik itu ada kiat-kiat rahasia, ada metode yang sudah teruji di tanah lain, dan ada kurikulum yang dirancang khusus untuk murid-murid berbelalai ini. Kita bisa membayangkan, di papan tulis raksasa yang tak terlihat, tertulis pelajaran tentang bagaimana berjalan di jalur yang benar, bagaimana memikul beban dengan senyum yang diam, bagaimana mengikuti aba-aba tanpa perlu bertanya.

Semua ini terdengar indah: kekacauan diubah menjadi keteraturan, ancaman menjadi aset. Tetapi, seperti semua kisah sukses yang lahir dari tangan kekuasaan, ada lapisan yang jarang diungkap. Apakah gajah-gajah itu sungguh “berubah”, ataukah mereka sekadar belajar kapan harus diam dan kapan harus tunduk?

Di titik ini, kita mulai mengerti bahwa yang sedang dibangun bukan hanya Sekolah Gajah, melainkan juga sebuah paradigma: bahwa ketertiban bisa diimpor, bahwa perilaku bisa dibentuk asal ada metode dan cukup anggaran, bahwa yang liar bisa dijinakkan asal ada kurikulum yang tepat.

Dan mungkin, yang paling ironis, adalah bagaimana pola ini terasa begitu akrab—bukan hanya untuk gajah.

Hal yang kita saksikan kemudian adalah sebuah transformasi yang, menurut kabar resmi, patut dibanggakan. Gajah-gajah itu tidak lagi mengamuk, tidak lagi merusak ladang para petani transmigran. Mereka kini tampak seperti warga yang baik: bekerja, menghibur, dan tidak membuat masalah.

Lebih jauh lagi, mereka bahkan tampak “sukarela” mengangkut gelondongan kayu dari hutan ke tempat penampungan. Sebuah pemandangan yang, bagi para pejabat, adalah bukti keberhasilan kurikulum Sekolah Gajah. Bahwa makhluk yang dulunya dianggap ancaman kini justru membantu memperlancar arus kayu—dan dengan demikian, arus pembangunan.

Tak berhenti di situ, gajah-gajah ini kemudian menampilkan kebolehan lain. Mereka berakrobat, berdiri di atas kaki belakang, bermain hulahop, atau mengangkat pawangnya tinggi-tinggi dengan belalai. Bahkan, mereka mampu memainkan sepak bola. Dari atraksi itu dibentuklah kesebelasan gajah, sebuah kesebelasan yang tidak pernah mogok latihan, tidak pernah menuntut bonus, dan selalu bermain demi menghibur.

Pertunjukan ini mendatangkan turis dari penjuru mana saja, ingin melihat dari dekat “keajaiban” Way Kambas: gajah yang tak hanya jinak, tapi juga trampil dan menghibur. Uang mengalir, foto-foto beredar, dan semua terlihat manis di permukaan.

Namun, seperti semua tontonan yang dirancang rapi, ia juga mengandung pertanyaan yang jarang diajukan: apakah gajah-gajah itu sungguh bahagia? Atau mereka sekadar mahir memainkan peran yang diharapkan? Apakah mereka menemukan makna baru dari hidupnya, atau sekadar belajar menerima bahwa hidupnya kini adalah mengangkut kayu, menghibur penonton, dan menjadi bukti keberhasilan sebuah proyek?

BACA JUGA  Surat Terbuka: Disabilitas di 80 Tahun Indonesia Merdeka

Di sini, kita mulai merasa bahwa yang sedang kita lihat bukan hanya kisah tentang gajah di Way Kambas, melainkan sebuah cermin. Kadang, tontonan yang paling memukau adalah yang paling sunyi dalam mempertanyakan kebebasannya.

Pendek kata, gajah-gajah itu tak perlu lagi kembali ke habitatnya. Mereka telah resmi mendapatkan asrama baru—tempat tinggal yang bersih, teratur, dan tentu saja berada di bawah pengawasan. Tidak ada lagi rimba yang luas dan liar, tidak ada lagi jalur migrasi tanpa batas. Kini ada pagar, ada jadwal, dan ada rutinitas.

Gajah liar, gajah-gajah berandalan, gajah-gajah si penjarah—begitu dahulu mereka disebut—telah berubah menjadi gajah yang santun, gajah yang berbudaya, gajah yang berbudi luhur. Dari “ancaman stabilitas” mereka bertransformasi menjadi “ikon pariwisata”. Dari simbol kekacauan menjadi bukti keberhasilan pembinaan.

Sekolah itu, kata laporan resmi, benar-benar telah mampu mengubah gajah preman menjadi gajah manis; gajah pembangkang menjadi gajah penurut; gajah yang dulu hanya tahu mengamuk menjadi gajah yang tahu budi pekerti.

Dan di titik ini, kita mungkin mulai mengerti: keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan menjinakkan gajah. Ia adalah keberhasilan membentuk sebuah narasi—bahwa yang liar bisa diatur, yang bebas bisa diarahkan, dan bahwa semua itu adalah demi kebaikan bersama.

Hanya saja, narasi semacam ini selalu menyisakan satu ruang hening, tempat pertanyaan menggantung: apakah menjadi santun selalu berarti menjadi bebas dari ketakutan? Atau justru sebaliknya—kesantunan adalah tanda bahwa ketakutan itu telah berhasil diinternalisasi?

Karena, seperti yang kita tahu dari sejarah, yang diubah bukan hanya perilaku, tapi juga cara seekor gajah—atau seorang manusia—memandang dirinya sendiri.

Maka, di ujung cerita, kita dihadapkan pada pertanyaan yang tak sederhana: apakah proses pendidikan seperti ini membanggakan atau memilukan?

Bagi mereka yang melihat dari kejauhan, tentu mudah menyebutnya keberhasilan. Yang liar kini tertib. Yang merusak kini membantu. Yang membangkang kini patuh. Ada kurikulum yang berhasil, ada metode yang terbukti. Bahkan ada statistik dan laporan resmi yang memperlihatkan grafik keberhasilan itu.

Tapi bagi mereka yang berdiri di dekat pagar asrama itu, mungkin ada rasa lain yang sulit disembunyikan. Mereka melihat mata-mata yang dulunya liar kini kehilangan kilatnya. Mereka melihat langkah-langkah besar yang dulu menembus hutan kini hanya berputar di arena pertunjukan. Mereka mendengar sorakan penonton, tapi juga sunyi yang menyusup di sela-sela tepuk tangan.

Apakah itu membanggakan—bahwa kekacauan bisa diubah menjadi keteraturan? Ataukah memilukan—bahwa keteraturan itu lahir dari kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri?

Sejarah, sayangnya, jarang menulis jawaban yang lengkap. Ia hanya mencatat apa yang terlihat, bukan apa yang dirasakan. Maka mungkin, seperti gajah-gajah itu, kita pun belajar menanggung pertanyaan ini dalam diam, sambil terus memainkan peran yang diharapkan dari kita.[]

Sumber tulisan: https://www.salamyogyakarta.com/sekolah-gajah-2/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *