BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, kekeringan bukan lagi fenomena musiman biasa, melainkan peringatan atas krisis ekologi yang membutuhkan respons jangka panjang.
“Ini bukan cuma masalah tahunan, melainkan alarm bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan, perencanaan, dan investasi dalam pengelolaan air serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” tegas politisi PKS itu, Jumat (24/5/2025).
Berdasarkan data BMKG dan BPBD Jawa Tengah, lebih dari 20 kabupaten/kota mengalami penurunan curah hujan signifikan. Sejumlah daerah seperti Grobogan, Blora, Wonogiri, dan Rembang menjadi wilayah terdampak utama. Ribuan hektare lahan pertanian terancam gagal panen, sementara akses air bersih di banyak desa mulai kritis.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan penyaluran bantuan air bersih, pemetaan digital wilayah rawan kekeringan, serta revitalisasi embung dan infrastruktur air. Setya juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan air dan konservasi sumber daya alam.
“Anggaran harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan iklim dari level desa. Kita tidak bisa terus reaktif. Harus ada perencanaan matang dan sistematis,” tambahnya.
Data BPS tahun 2024 menunjukkan, kekeringan melanda ratusan desa di wilayah Jawa Tengah. Blora menjadi daerah terdampak terparah dengan 87 desa, disusul Grobogan (71 desa), serta wilayah lainnya seperti Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Sragen.
Setya menyebut, perubahan iklim dan fenomena El Nino menjadi faktor utama di balik menurunnya curah hujan di sejumlah wilayah. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni–Agustus 2025, dengan risiko kekeringan tertinggi di wilayah tengah dan timur Jawa.
Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, DPRD Jawa Tengah mendorong lima langkah strategis:
- Percepatan distribusi air bersih melalui BPBD dan PDAM setempat.
- Pemetaan digital wilayah rawan kekeringan berbasis geospasial.
- Revitalisasi embung, sumur resapan, dan jaringan irigasi.
- Sinergi lintas dinas dalam penguatan sistem pertanian adaptif.
- Peningkatan edukasi publik terkait konservasi air.
DPRD juga berkomitmen mengawal alokasi anggaran penanganan kekeringan secara transparan dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat desa yang paling terdampak.
“Kami di DPRD tidak tinggal diam. Kami dorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tanggap darurat, sekaligus berpikir strategis jangka panjang. Kekeringan bukan urusan hari ini saja, ini tentang bagaimana kita menyiapkan Jawa Tengah yang tangguh terhadap perubahan iklim,” tandas Setya Arinugroho.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, dan warga—untuk berkolaborasi membangun sistem ketahanan air yang adil dan berkelanjutan.
“Kalau masyarakat sudah kesulitan air, itu tandanya negara harus lebih cepat hadir. Kita harus bangun strategi agar Jateng tidak jadi langganan kekeringan tiap tahun,” pungkasnya.[]
