BANYUMASMEDIA.COM – Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, S.IP., M.M., menilai lanskap politik Banyumas pasca Pemilu 2024 mengalami perubahan signifikan dan tidak lagi dapat dibaca secara sederhana melalui kerangka politik identitas klasik.
Menurut Sabiq, tipologi santri, abangan, dan priyayi sebagaimana diperkenalkan Clifford Geertz memang masih menyisakan jejak sosiologis, namun telah mengalami transformasi mendasar, baik dalam struktur sosial maupun perilaku politik. Kerangka tersebut kini bersifat parsial dan kontekstual, tidak lagi deterministik.
Kelompok santri, kata dia, masih dapat dikenali, terutama pada komunitas pesantren tradisional di wilayah rural dan semi-rural, serta sebagian santri urban. Namun, loyalitas politik kelompok ini tidak lagi monolitik. Kompetisi antarpartai berbasis Islam semakin ketat, sementara pilihan politik santri kini dipengaruhi oleh kinerja kandidat, isu kesejahteraan, serta kedekatan personal.
Sementara itu, abangan kekinian tidak lagi tampil sebagai kelompok kultural-religius yang jelas. Mereka bertransformasi menjadi pemilih pragmatis dan multi-identitas, yang umumnya berasal dari buruh urban, pedagang kecil, kelas menengah bawah, serta masyarakat urban dan semi-urban. Orientasi politik kelompok ini bersifat berbasis isu, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, layanan publik, dan stabilitas ekonomi lokal. Identitas ideologis maupun keagamaan tidak lagi menjadi penentu utama pilihan politik.
Adapun priyayi kekinian, lanjut Sabiq, telah bergeser dari basis aristokrasi Jawa menjadi elite birokrasi, profesional, teknokrat, dan intelektual lokal. Kelompok ini cenderung rasional-instrumental, mengutamakan stabilitas pemerintahan, tata kelola yang baik, dan kapasitas teknokratis. Pilihan politiknya bersifat personalistik dan berbasis kinerja, dengan kecenderungan mendukung figur atau partai yang memiliki akses nyata terhadap kebijakan daerah.
“Dalam konteks Banyumas hari ini, ketiga kategori tersebut tidak lagi berdiri sebagai blok sosial yang terpisah, melainkan saling beririsan dan cair. Ini menjelaskan membesarnya swing voters, melemahnya loyalitas partai, serta meningkatnya pemilih muda yang responsif terhadap isu dan komunikasi berbasis digital,” jelasnya.
Terkait PKS Banyumas, Sabiq menilai partai tersebut memiliki modal internal yang kuat sebagai partai kader ideologis, berupa militansi kader, disiplin organisasi, dan fondasi nilai Islam. Modal ini memungkinkan PKS bertahan secara organisasi dan menunjukkan stabilitas elektoral, tercermin dari perolehan sekitar 8,17 persen suara dan enam kursi DPRD.
Namun demikian, kekuatan internal tersebut dinilai belum sepenuhnya terkonversi menjadi daya jangkau lintas segmen pemilih. Basis suara PKS masih relatif terkonsentrasi dan terfragmentasi secara geografis, dengan ketergantungan pada figur tertentu. Hal ini menunjukkan PKS relatif kuat di segmen santri, tetapi belum cukup resonan di kalangan abangan kekinian dan priyayi kekinian.
“Di mata publik luas, PKS masih lebih dikenal sebagai partai Islam ideologis daripada sebagai partai pembangunan daerah. Kerja-kerja legislatif ada, tetapi belum selalu terbaca sebagai manfaat nyata. Aktivitas kader banyak, tetapi belum seluruhnya diperbincangkan publik,” ujar Ahmad Sabiq, Jumat (2/1/2026).
Ia menambahkan, persoalan utama PKS bukan terletak pada absennya nilai atau kader, melainkan pada cara partai tersebut dibaca oleh publik Banyumas. Isu keagamaan dinilai masih lebih menonjol dibanding isu kesejahteraan dan layanan publik, sementara kerja-kerja legislatif belum sepenuhnya terframing sebagai kontribusi konkret bagi pembangunan daerah.
Selain itu, PKS juga dinilai relatif tertinggal dalam komunikasi politik digital yang relevan bagi pemilih Gen Z dan milenial. Terdapat kesenjangan antara kerja internal partai dan persepsi publik. Apa yang dianggap telah berjalan baik di internal, belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari koalisi pengusung kepala daerah, Sabiq menilai PKS sejatinya memiliki peluang besar untuk menunjukkan diferensiasi melalui akses kebijakan dan pemerintahan. Namun, tanpa posisi dan narasi yang jelas, PKS berisiko larut dalam koalisi dan ikut menanggung beban kegagalan tanpa memperoleh kredit atas keberhasilan.
“Santri masih relevan, tetapi tidak mencukupi sebagai basis konstituen. Ideologi tetap penting sebagai fondasi, tetapi harus diterjemahkan secara inklusif ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan. Kaderisasi kuat, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat Banyumas yang semakin plural,” pungkasnya.[asr/denis]
