BANYUMASMEDIA.COM – Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan Menara Teratai, salah satu ikon baru Kota Purwokerto, menciptakan dinamika yang kompleks dalam pemanfaatan ruang publik. Di satu sisi, aktivitas PKL memberikan dorongan ekonomi lokal dan menciptakan suasana kawasan yang hidup. Namun di sisi lain, keberadaan mereka juga menimbulkan tantangan terhadap estetika, ketertiban, dan fungsi utama ruang publik tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Shabra Jamil Fatih Muhammad, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Universitas Gadjah Mada, dalam wawancara via telepon bersama banyumasmedia.com pada Selasa (2/7/2025).
Fatih menilai, tingginya potensi ekonomi di sekitar Menara Teratai menjadi faktor utama yang menarik para PKL untuk berdagang di kawasan tersebut.
“PKL melihat Menara Teratai sebagai potensi yang mampu meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mereka menjadi tertarik untuk membuka dagangannya di trotoar sekitar Menara Teratai,” ungkapnya.
Ia menyebut fenomena ini sebagai efek tarikan gravitasi, di mana lokasi dengan potensi ekonomi tinggi akan menarik aktivitas informal seperti PKL. Meski demikian, Fatih mengingatkan bahwa penataan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan masalah serius, seperti terganggunya estetika kawasan, kenyamanan wisatawan, hingga penurunan fungsi ruang publik.
Namun, tidak semua dampaknya negatif. Kehadiran PKL juga dinilai dapat memperkuat sense of place, menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap ruang kota, hingga berkontribusi pada pengurangan potensi kriminalitas karena meningkatnya aktivitas warga.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fatih menyarankan agar pemerintah daerah menetapkan zona khusus bagi PKL dengan fasilitas yang higienis dan nyaman. Selain itu, ia mengusulkan pengaturan waktu operasional PKL agar tidak mengganggu aktivitas utama pada pagi hari. Menurutnya, pengelolaan PKL juga perlu diintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Purwokerto, sehingga keberadaan PKL dapat diakomodasi dalam tata ruang kota secara terencana.
Fatih menambahkan, sistem perizinan dan penataan berbasis teknologi penting untuk diterapkan guna mendata PKL secara resmi sekaligus mempermudah pemantauan pelanggaran. Ia juga menekankan perlunya penerapan sanksi administratif dan program pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan para pedagang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketertiban dan kenyamanan ruang publik di sekitar Menara Teratai dapat tetap terjaga tanpa mengesampingkan potensi ekonomi yang ada.
Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), UGM itu menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku PKL, dan masyarakat agar keberadaan PKL tetap memberi nilai tambah tanpa mengorbankan tujuan utama ruang publik.
“Penataan yang inklusif dan terencana memungkinkan PKL dan ruang publik dapat berjalan beriringan. Menara Teratai bisa tetap menjadi ikon kebanggaan Purwokerto sekaligus ruang ekonomi rakyat,” tutup Fatih.[tanti]
