BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini mendorong penyaluran bansos berbasis sistem digital agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Digitalisasi dilakukan melalui aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil serta dilengkapi verifikasi biometrik. Dengan sistem ini, proses mulai dari pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan dapat dipantau secara real time.
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, mengatakan pemkab siap mendukung penuh transformasi tersebut. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola bansos yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
“Digitalisasi ini akan membuat penyaluran bansos lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama tim percepatan transformasi digital, Jumat (17/4/2026).
Sebagai tahap awal, Pemkab Banyumas telah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah serta mendata calon agen Perlinsos yang akan membantu proses pendampingan di lapangan. Agen ini berasal dari unsur ASN, perangkat desa, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Dari hasil pemadanan data, tercatat sebanyak 3.740 agen telah terdaftar. Namun, masih ada 1.389 agen yang belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta 66 data NIK yang belum ditemukan. Dinas Sosial saat ini terus mendorong percepatan aktivasi IKD tersebut.
Selain itu, pendamping PKH dan TKSK juga diminta aktif mengedukasi keluarga penerima manfaat agar segera mengaktifkan IKD sebagai syarat akses layanan bansos digital.
Lintarti menekankan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kolaborasi antar pihak.
“Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga pelaksana di lapangan agar implementasi uji coba ini berjalan optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung agen di lapangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat memadai.
Menurutnya, tidak semua penerima bansos memiliki ponsel yang kompatibel, sehingga pendampingan menjadi kunci agar program tetap inklusif.
Melalui pemanfaatan IKD, verifikasi penerima bansos dilakukan lebih akurat, termasuk dengan teknologi pengenalan wajah untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Sistem ini juga diharapkan mempercepat proses administrasi tanpa perlu dokumen fisik.
Dengan uji coba ini, Banyumas diharapkan menjadi model penerapan digitalisasi bansos yang dapat direplikasi di daerah lain. [asr]
