BANYUMASMEDIA.COM – Pembangunan jalan provinsi di Jawa Tengah dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada kelancaran konektivitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho mendorong agar penyelenggaraan jalan juga memperhatikan pemerataan pembangunan, keselamatan pengguna, serta keberlanjutan lingkungan.
Pandangan tersebut disampaikan Setya setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah diuji publik di wilayah Solo Raya pada Senin (10/8/2026).
Dalam keterangannya pada Selasa (25/8/2026), Setya mengatakan jalan memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari distribusi logistik hingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Jalan itu penghubung utama untuk semua akses. Logistik, pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi, semuanya butuh akses jalan. Kami (di DPRD) mengupayakan proses penyelenggaraan jalan yang baik dan tepat sasaran. Ini merupakan salah satu langkah pemerataan ekonomi di Jawa Tengah,” ujar Setya.
Menurut dia, kebutuhan terhadap infrastruktur jalan semakin penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan kualitas dan kapasitas jalan yang memadai.
Jalur Pantai Utara (Pantura) juga memiliki peran penting dalam pergerakan logistik. Karena itu, penyelenggaraan jalan di Jawa Tengah menurut Setya perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemerataan Tak Hanya soal Anggaran
Salah satu hal yang menjadi perhatian Setya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur jalan antara wilayah Pantura dan Pantai Selatan (Pansela).
Menurut dia, selama ini jalur Pantura mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan Pansela. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat penggunaan jalan serta kebutuhan pemeliharaan yang lebih tinggi di kawasan Pantura.
Namun, pemerataan pembangunan jalan menurut Setya juga perlu dilihat dari sisi konektivitas. Jalan provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jalan nasional, kabupaten/kota, hingga jalan desa.
Konektivitas antarkelas jalan tersebut perlu dirancang secara terpadu agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan jaringan yang saling terhubung, akses masyarakat dan distribusi barang diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Perhatian terhadap pemerataan juga berkaitan dengan perkembangan kawasan industri di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Kendal dan Batang.
Kedua wilayah tersebut berkembang sebagai kawasan industri terpadu yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan kawasan industri juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
Menurut Setya, kebijakan pembangunan harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat sekitar.
“Penyelenggaraan jalan yang berkeadilan” juga, menurut Setya, berarti memastikan seluruh pengguna dapat mengakses jalan dengan aman. Kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur jalan.
Jalan dan Tantangan Lingkungan
Selain pemerataan, Setya menekankan prinsip keberlanjutan dalam penyelenggaraan jalan provinsi.
Jawa Tengah menghadapi berbagai persoalan lingkungan, sementara perubahan iklim juga dapat memengaruhi kondisi infrastruktur. Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan menurut Setya perlu mempertimbangkan kemampuan infrastruktur menghadapi perubahan kondisi lingkungan.
“Kami sudah menegaskan tentang infrastruktur jalan ini harus dibangun berdasarkan prinsip berkelanjutan. Tentu kami mendorong follow up peraturan lanjutan yang lebih teknis mengatur perihal ini yang diterbitkan oleh Gubernur. Sinergitas yang kami bangun ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan visi penyelenggaraan jalan di Jawa Tengah,” kata Setya.
Ia juga mendorong agar pembangunan jalan memperhatikan dampak terhadap ekosistem. Penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan sistem drainase, serta keberadaan ruang terbuka hijau menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Sistem drainase, misalnya, perlu dirancang dan dikelola dengan baik agar pembangunan jalan tidak memperbesar risiko genangan maupun banjir di wilayah sekitarnya.
Sementara keberadaan vegetasi dan ruang terbuka hijau dapat dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan di sekitar infrastruktur.
Bagi Setya, prinsip keberlanjutan perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika muncul persoalan setelah jalan dibangun.
Masyarakat Didorong Terlibat
Setya juga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan jalan provinsi. Masyarakat dapat menyampaikan aduan maupun masukan terkait kondisi jalan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jalan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menggunakan infrastruktur sesuai dengan fungsinya.
Partisipasi tersebut dinilai penting agar pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak hanya ditentukan dari sisi pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menggunakan infrastruktur tersebut setiap hari.
Melalui pembahasan Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah, Setya berharap kebijakan mengenai jalan dapat memberikan dasar yang lebih jelas bagi pembangunan infrastruktur yang terhubung, aman, merata, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
