BANYUMASMEDIA.COM – Momentum Hari Kartini di Jawa Tengah menjadi refleksi atas posisi perempuan dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, perempuan terbukti menjadi penggerak ekonomi melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun di sisi lain, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terjadi dan menunjukkan tren fluktuatif.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugraha menilai kondisi tersebut sebagai paradoks yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Perempuan punya kontribusi besar dalam ekonomi, tapi masih menghadapi ancaman di ruang domestik. Ini yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberdayaan perempuan tidak cukup dimaknai dari sisi ekonomi semata, tetapi juga harus berdampak pada perlindungan dan rasa aman.
Menurutnya, UMKM memiliki potensi strategis sebagai ruang penguatan sekaligus perlindungan kolektif bagi perempuan. Kelompok usaha seperti koperasi atau komunitas pengusaha perempuan dinilai mampu membangun kepercayaan diri sekaligus menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi kekerasan.
“Keterlibatan perempuan dalam UMKM selain berperan bagi perekonomian, juga menjadi perisai dari tekanan dan kekerasan. Ada ekosistem yang saling menguatkan,” jelasnya.
Setya menambahkan, kemandirian finansial menjadi kunci penting dalam memutus ketergantungan ekonomi, yang selama ini kerap membuat korban bertahan dalam lingkaran kekerasan. Dengan penghasilan sendiri, perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga.
Selain itu, aktivitas usaha juga membuka ruang interaksi sosial yang lebih luas. Jejaring ini menjadi sistem pendukung yang memungkinkan perempuan berani bersuara dan mencari bantuan.
“Dengan jejaring yang kuat, perempuan tidak lagi terisolasi. Ada ruang aman untuk berbagi dan mencari solusi,” katanya.
Di sisi lain, upaya pemerintah seperti penyediaan rumah pengaduan dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dinilai sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat dari sisi sosialisasi. Banyak korban yang belum mengetahui atau masih ragu untuk melapor.
Dalam momentum Hari Kartini, Setya juga mengapresiasi peran perempuan Jawa Tengah yang mampu menyeimbangkan peran di sektor publik dan keluarga.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Tengah akan terus mengawal kebijakan yang mendukung ekosistem usaha yang inklusif sekaligus memperkuat perlindungan perempuan hingga ke tingkat desa.
“Perempuan berhak berdaya tanpa rasa takut. Kita ingin ekosistem yang aman, ramah, dan suportif bagi perempuan,” tegasnya. [asr]
