BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat komitmen layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Non Cut-Off pada 2026. Kebijakan ini memastikan warga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan meski terkendala administrasi atau pembiayaan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam rapat koordinasi bersama fasilitas kesehatan di Pendopo Si Panji, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena persoalan biaya atau administrasi.
“Cukup membawa KTP, masyarakat harus tetap dilayani. Tidak boleh ada penolakan,” tegasnya.
Melalui skema non cut-off, peserta yang belum aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa langsung mendapatkan layanan tanpa harus menunggu masa aktivasi.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sekitar Rp105 miliar dari APBD 2026. Saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Banyumas disebut telah mencapai sekitar 98 persen, dengan tingkat keaktifan di atas 80 persen.
Selain memperluas akses, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Integrasi data berbasis KTP juga terus diperkuat untuk mempercepat proses pelayanan.
Pemkab Banyumas menargetkan, kebijakan ini tidak hanya memastikan masyarakat terdaftar dalam jaminan kesehatan, tetapi juga benar-benar mendapatkan layanan yang layak dan merata.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap akses kesehatan di Banyumas semakin terbuka, terutama bagi warga yang selama ini masih terkendala biaya. [asr]
