BANYUMASMEDIA.COM – Wacana pengiriman tentara Indonesia ke Gaza kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pemberitaan menyebutkan Indonesia berencana mengirimkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel militer ke wilayah tersebut dalam kerangka misi International Stabilization Force (ISF). Isu ini bahkan ramai diberitakan oleh media Israel yang menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang akan mengirim pasukan ke Gaza.
Di dalam negeri, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) juga dikabarkan telah melakukan berbagai persiapan awal terkait kemungkinan penugasan tersebut. Namun, rencana ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama terkait arah misi, mandat internasional, serta implikasi politik dan diplomatik bagi Indonesia.
Mengacu pada tulisan Ketua MUI Bidang HKI Sudarnoto Abdul Hakim yang dimuat di saluransatu.com, pengiriman pasukan ke Gaza dalam kerangka ISF berisiko menempatkan Indonesia dalam agenda politik global yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, ISF sejauh ini belum memiliki status sebagai misi perdamaian resmi di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbeda dengan misi internasional lain seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Dataran Tinggi Golan. Kondisi ini dinilai membuat posisi pasukan yang dikirim menjadi rentan secara politik maupun hukum internasional.
Sudarnoto juga mengingatkan bahwa orientasi ISF disebut-sebut berfokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik, yang dalam praktiknya dapat beririsan dengan agenda demiliterisasi Gaza. Dalam skema tersebut, kelompok perlawanan Palestina, seperti Hamas, berpotensi menjadi sasaran utama pelucutan senjata, sementara kekuatan militer Israel tidak tersentuh.
Situasi ini dinilai berbahaya karena dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi berhadapan langsung dengan kelompok perlawanan Palestina. Jika hal tersebut terjadi, Indonesia berisiko kehilangan posisi moral dan reputasi internasional sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Lebih jauh, Sudarnoto menegaskan bahwa tujuan utama politik luar negeri Indonesia terkait Palestina adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, setiap keterlibatan militer harus dikaji secara mendalam agar tidak justru bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik bebas aktif.
Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali rencana pengiriman tentara ke Gaza, khususnya jika dilakukan di luar kerangka resmi PBB. Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik geopolitik yang lebih luas dan agenda hegemonik negara-negara besar.[asr]
