BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dengan fokus utama rancangan anggaran adalah penguatan ketahanan pangan.
Rincian anggarannya adalah total Pendapatan sebesar Rp 23,74 triliun, total Belanja sebesar Rp 24,15 triliun, Defisit Rp 414,5 miliar, dan Pembiayaan (Netto) Rp 414,5 miliar sehingga SiLPA nihil. Prioritas ini selaras dengan arah kebijakan Pemprov Jateng yang menargetkan provinsi ini mampu mempertahankan sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional.
“Kita terus mendorong posisi Jawa Tengah tahun depan bisa menempati posisi kedua lumbung pangan nasional. Karena itu perlu ada sinergi antara pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat,” ujar Ari.
Ia menjelaskan, penguatan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut produksi dan distribusi pangan, tetapi juga harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai mulai dari fasilitasi petani, akses permodalan, hingga penguatan BUMD pangan seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) yang menjadi salah satu tumpuan dalam strategi pangan daerah.
Ari juga menyoroti fakta bahwa kelompok masyarakat di sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Padahal, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi di banyak wilayah provinsi ini. Karena itu, ia menilai sektor pertanian harus mendapatkan porsi prioritas dalam APBD sebagai intervensi yang langsung menyentuh masyarakat kecil.
“Kita dorong APBD memprioritaskan ketahanan pangan, supaya dampaknya bisa langsung dirasakan dan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah,” tegasnya.
Dengan menguatnya prioritas pada sektor pangan dan pertanian, Ari berharap Jawa Tengah mampu menjadi provinsi yang menjadikan sektor pertanian sebagai kebanggaan sekaligus
sumber penghasilan utama yang menjanjikan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.[asr]
