BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho menyoroti dampak pasca-bencana alam terhadap ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku UMKM, petani, dan sektor perdagangan lokal. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berhenti pada evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga harus menyiapkan strategi pemulihan ekonomi daerah terdampak agar masyarakat bisa kembali produktif.
Setya Arinugroho mengatakan, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dalam dua bulan terakhir telah mengganggu rantai pasok pangan dan aktivitas distribusi barang kebutuhan pokok. Beberapa pasar tradisional di kawasan rawan banjir juga sempat berhenti beroperasi, menyebabkan penurunan pendapatan pedagang kecil.
“Ketika bencana terjadi, kita sering fokus pada penanganan daruratnya saja. Padahal setelah air surut, warga—terutama UMKM dan petani—berhadapan dengan kerusakan lahan, rusaknya stok dagangan, hingga modal kerja yang hilang. Ini yang harus mulai dipikirkan serius oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini perlu direspons melalui skema pemulihan ekonomi cepat (rapid recovery) yang melibatkan BPBD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, serta Dinas Pertanian. Menurutnya, pemulihan ekonomi di daerah rawan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan bantuan peralatan produktif.
“Dampak ekonomi ini luarbiasa signifikan. Petani kehilangan masa tanam, pedagang kehilangan barang dagangan, sementara UMKM produsen makanan atau kerajinan kesulitan beroperasi karena tempat usahanya terdampak. Pemerintah provinsi perlu hadir lebih awal dengan skema yang konkret,” katanya.
Dalam hal ini, Setya Arinugroho menekankan pentingnya pemetaan kerusakan ekonomi secara cepat sebagai dasar untuk menentukan prioritas bantuan. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota mengirimkan laporan kerugian usaha dan pertanian secara terukur agar kebijakan pemulihan tidak hanya bersifat simbolis.
Menurutnya, perlu ada penataan ulang strategi mitigasi jangka panjang untuk menekan risiko kerugian ekonomi berulang, terutama di daerah yang menjadi langganan banjir seperti Demak, Grobogan, Pati, dan sebagian wilayah Pantura. Selain memperkuat infrastruktur pengendali banjir, ia menilai perlu ada kebijakan tata ruang yang lebih disiplin agar aktivitas ekonomi warga tidak selalu terhenti setiap musim hujan.
“Bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan warga, tapi juga keberlanjutan ekonomi keluarga. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harapannya dapat memastikan bahwa pemulihan ekonomi berjalan cepat. Jangan sampai UMKM dan petani kehilangan momentum untuk bangkit,” ujarnya.
Setya Arinugroho menegaskan DPRD akan mengawal kebijakan pemulihan ekonomi dan mendorong optimalisasi anggaran penanggulangan bencana serta cadangan belanja tak terduga. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan skema pendampingan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi warga terdampak.
“Prioritas kita adalah menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Pemulihan pascabencana harus menjadi satu paket dengan upaya mitigasi, supaya kejadian serupa tidak terus menimbulkan kerugian yang besar setiap tahun,” katanya.[]
