BANYUMASMEDIA.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Batang di Jawa Tengah yang digagas melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Sikap tersebut disampaikan WALHI dalam pernyataan resmi, Rabu (23/10/2025).
Menurut WALHI, proyek PLTGU Batang tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak pembangunan PLTU Batang yang dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Organisasi lingkungan itu menilai proyek baru ini berpotensi mengulang dampak serupa dengan dalih transisi energi.
Proyek PLTGU Batang diumumkan dalam 2nd AZEC Ministerial Meeting pada Agustus 2024 oleh konsorsium Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER), PT Adaro Power, dan ITOCHU Corporation. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya juga terlibat dalam pembangunan PLTU Batang melalui PT Bhimasena Power Indonesia.
Dalam keterangan tertulisnya, WALHI menyebut PLTU Batang telah menimbulkan dampak ekologis dan sosial, mulai dari hilangnya lahan produktif hingga menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat perubahan ekosistem pesisir. Organisasi ini juga menyoroti abrasi pantai, pencemaran laut, serta polusi udara yang dirasakan masyarakat sekitar proyek.
WALHI menilai rencana pembangunan PLTGU Batang, meski diklaim sebagai bagian dari transisi energi, tetap bergantung pada sumber energi fosil dan berpotensi memperpanjang ketergantungan terhadap gas alam. Pengalaman proyek serupa seperti Jawa-1 LNG-to-Power di Cilamaya disebut menjadi bukti bahwa PLTGU bukan solusi bersih dan adil.
Selain itu, WALHI mengkritik proses perencanaan proyek yang dinilai tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan disebut berlangsung tanpa konsultasi publik yang memadai, sementara dampak sosial dan lingkungan terhadap nelayan dan ekosistem pesisir kurang mendapat perhatian.
Organisasi lingkungan itu juga memperingatkan risiko financial lock-in apabila proyek PLTGU Batang didanai melalui skema internasional di bawah AZEC. Menurut WALHI, aliran dana tersebut seharusnya difokuskan pada pengembangan energi terbarukan, bukan memperkuat ketergantungan pada infrastruktur gas.
Melalui pernyataan sikapnya, WALHI menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan rencana pembangunan PLTGU Batang serta meninjau kembali seluruh proyek dalam kerangka kerja sama AZEC. WALHI juga meminta lembaga pendanaan internasional tidak terlibat dalam pembiayaan proyek yang masih mengandalkan energi fosil.
“Transisi energi yang adil tidak bisa dibangun di atas perusakan, pengabaian hak, dan ketergantungan pada energi fosil,” tegas WALHI dalam pernyataannya.[]
