Pendidikan

Tanggulangi Anak Tidak Sekolah (ATS) Dindik Banyumas ‘Hidupkan’ Kembali Lembaga Pendidikan Non Formal

532
×

Tanggulangi Anak Tidak Sekolah (ATS) Dindik Banyumas ‘Hidupkan’ Kembali Lembaga Pendidikan Non Formal

Sebarkan artikel ini

BANYUMASMEDIA.COM – Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Dwi Kustantinah, SH menyatakan pendidikan di Kabupaten Banyumas saat ini sangat antusias dalam menangani pendidikan non formal.

“Sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Drs. H. Joko Wiyono M.Si beliau sangat mengharapkan pendidikan non formal ini bisa setara dengan lembaga formal artinya menunjukkan bahwa pendidikan non formal ini diperhatikan khalayak,” ujarnya kepada banyumasmedia.com pada Sabtu, (8/6/2024).

Dulu, lanjut Dwi Kustantinah, marwah pendidikan non formal seperti lembaga kursus sempat berjaya. Lembaga kursus yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas berjamur dan antusias, seperti kursus komputer, menjahit, tata rias, usaha, namun saat ini mulai terlihat kembang kempis atau naik turun.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan mencoba ingin mengangkat kembali lembaga kursus yang ada sebagai upaya pemerintah dalam menangani anak yang tidak sekolah. “Anak Putus Sekolah itu tidak harus masuk ke jenjang formal tapi bisa masuk ke lembaga pendidikan kesetaraan,” imbuhnya.

Perhatian pemerintah menjadikan fokus SDGs untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem pada anak tidak sekolah menjadi prioritas, karena tolak ukur suatu daerah adalah tingkat kepesertaan peserta didiknya terlayani.

Menurutnya, di Kabupaten Banyumas jumlah anak tidak sekolah saat ini masih cukup banyak. “Kami berupaya untuk mengintervensi anak tidak sekolah yang sudah tercatat datanya. Intervensi kami melalui pendekatan faktor ekonomi dan juga pendekatan psikologi,” katanya.

Misalnya, anak anak dari pendidikan formal yang tidak mau melanjutkan bisa meneruskan ke jenjang pendidikan kesetaraan atau kejar paket.

Biasanya Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kita jumpai ada berbagai faktor yang menyebabkan tidak mau lagi kembali ke sekolah formal. Mungkin ada diantara mereka yang menjadi korban bulying, perundungan dan sebagainya, atau juga faktor lainnya seperti ekonomi dan accident.

BACA JUGA  Pentas Dongeng Babad Banyumas Kenalkan Sejarah dan Pendidikan Karakter Anak

Mereka mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan. Upaya Dinas Pendidikan dengan mengintervensi anak tersebut supaya mau melanjutkan pendidikan lagi tanpa terkecuali melalui pendidikan di lembaga kursus agar mereka mempunyai skil dan keterampilan untuk bisa mandiri.

“Skill yang sekarang sedang tren misalnya menjadi barista untuk bisa meracik kopi terlebih dengan bermunculannya kafe-kafe atau coffee shop, perbengkelan, komputer, dimana semua sekarang serba berbasis aplikasi digital,” bebernya.

Sebenarnya kami melihat di lapangan mereka mempunyai potensi potensi tersembunyi, hanya saja perlu sentuhan, pendekatan secara tatap muka dan secara psikologis nantinya diberikan motivasi untuk memasuki jenjang pendidikan tidak formal SD, SMP, SMA atau SMK.

Harapannya nanti setelah mereka mengikuti pendidikan ini bisa melanjutkan pendidikannya untuk meraih masa depan sesuai dengan apa yang dharapkan atau dicita- citakan.

Pihaknya juga sedang berupaya bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para petugas atau pembina tenaga fungsional yaitu penilik yang ada di Kabupaten Banyumas.

Penilik itu tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Bupati Banyumas yang telah melantik tenaga yang bertugas membina, mendampingi lembaga untuk bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan sebagai wujud penjaminan mutu layanan satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui kebijakan Kepala Dinas Pendidikan berupaya melalui anggaran yang tersedia mengemas dalam berbagi kegiatan yang dirasakan manfaatnya langsung baik untuk tenaga fungsional, pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya.

“Apa yang bisa dirasakan oleh penilik yakni dengan mendapatkan pembekalan, peningkatan kompetensi dengan selalu membangun sinergitas antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan para penilik dan juga para pendidik PAUD yang juga harus ditingkatkan SDM nya agar bisa cepat menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan juga dirasakan langsung melalui anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten, bantuan bagi peserta didiknya, biaya perlengkapan peserta didik PAUD,” pungkasnya. (Tanti)