BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Setya Ariugroho menegaskan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Setya Ariugroho saat wawancara melalui telepon seluler pada Ahad (8/3/2026).
Menurutnya, Musrenbang tidak hanya menjadi forum formal penyusunan program pembangunan, tetapi juga ruang strategis untuk memastikan kebijakan daerah mampu membuka akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ekonomi yang kita bangun harus inklusif, memberi ruang bagi UMKM, masyarakat desa, kelompok rentan, hingga generasi muda untuk terlibat dan berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses perencanaan pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Melalui mekanisme Musrenbang berjenjang mulai dari desa, kecamatan hingga provinsi, aspirasi masyarakat diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Usulan dari desa dan kecamatan harus menjadi fondasi dalam penyusunan RKPD agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Setya Ariugroho menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2025 juga menekankan penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan inklusif, termasuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
“Penguatan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia berharap Musrenbang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kita berharap pembangunan di Jawa Tengah benar-benar mampu menciptakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
