BANYUMASMEDIA.COM – Purwokerto, 1 Oktober 2025 – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan massal anak-anak di sejumlah daerah. Ia menilai insiden tersebut merupakan bentuk kegagalan kebijakan (policy failure) yang serius dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah tegas, termasuk penghentian program bila terbukti membahayakan.
“Dalam administrasi publik, suatu kebijakan bisa dimoratorium, bahkan dihentikan (policy termination) bila terbukti bermasalah. Keracunan massal pada anak jelas merupakan kegagalan kebijakan—gagal mencapai tujuan yang dijanjikan, apalagi ini menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Ahmad Sabiq, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, berulangnya kasus dugaan keracunan dan keluhan masyarakat menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada desain kelembagaan dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program. Menurutnya, situasi ini menuntut audit menyeluruh dan redesain kebijakan dengan prinsip akuntabilitas serta pelibatan publik.
“Tanpa perbaikan menyeluruh, MBG hanya akan menjadi proyek politik mahal yang terus mengulang risiko kesehatan bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 29 September 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG di Pendopo Si Panji. Dalam rapat tersebut diputuskan pembentukan tim pengawasan khusus untuk memantau mutu dan pelaksanaan program di lapangan, menyusul laporan keracunan dan rendahnya kualitas makanan di beberapa wilayah.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis bagi pelajar di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, program ini kerap menuai kritik terkait kualitas pengadaan, distribusi, hingga pengawasan mutu.
Reporter: Denis
