BANYUMASMEDIA.COM – Wacana pemekaran wilayah kembali mengemuka di Jawa Tengah. Tiga kabupaten besar, Cilacap, Brebes, dan Banyumas, masuk dalam daftar usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang kini tengah dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Namun, munculnya kembali isu DOB mendapat sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik. Ahmad Sabiq, Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menilai bahwa urgensi pemekaran harus benar-benar dikaji secara menyeluruh. Ia mewanti-wanti agar dinamika politik lokal tidak menjadi motif utama di balik pengusulan daerah otonom baru.
“Pemekaran seperti Purwokerto atau Banyumas Barat perlu dilihat bukan hanya dari sisi administratif, tetapi dari manfaat riil bagi masyarakat. Jangan sampai aroma dinamika politik lokal justru lebih dominan dibanding kepentingan kesejahteraan rakyat,” ujar Sabiq, Selasa (30/7/2025).
Ia menegaskan bahwa prinsip dasar pemekaran adalah menjawab permasalahan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan keadilan fiskal, bukan menambah beban administratif baru.
“Tanpa arah yang jelas terhadap perbaikan layanan dan tata kelola, pemekaran hanya akan menciptakan struktur baru yang belum tentu solutif,” tambahnya.
Sabiq mendorong agar setiap wacana DOB dilakukan berdasarkan data objektif, aspirasi publik yang terbuka, dan proyeksi jangka panjang.
Hingga kini, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait realisasi pemekaran wilayah tersebut. Namun, masuknya Banyumas, Brebes, dan Cilacap dalam daftar usulan resmi DPD RI menandakan bahwa diskursus soal DOB di Jawa Tengah kembali hidup dan perlu dikawal secara kritis.
