BANYUMASMEDIA.COM – Pemerintah Daerah dan DPRD Jawa Tengah menaruh perhatian terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Menara Teratai Purwokerto. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ruang publik yang tertib, estetis, dan tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa keberadaan PKL tidak seharusnya dihapus, melainkan diintegrasikan melalui pendekatan yang fungsional dan manusiawi.
“Dengan penataan yang tepat, Menara Teratai dapat menjadi landmark ikonik sekaligus penggerak ekonomi lokal. Perlu dibuatkan ruang khusus yang terjangkau dan mudah diakses bagi PKL,” ujarnya.
Menara Teratai, yang menjulang setinggi 117 meter dan memiliki lima lantai multifungsi, kini menjadi pusat wisata dan interaksi warga. Namun, tingginya aktivitas informal di sekitar area tersebut menimbulkan tantangan dalam pengelolaan tata ruang dan ketertiban kawasan.
Menurut Setya Arinugroho, pengelolaan kawasan wisata seperti Menara Teratai perlu melibatkan pendekatan partisipatif dan desain yang inklusif. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan oleh BLUD Pariwisata Banyumas serta perencanaan ruang yang berpihak pada semua lapisan masyarakat.
Beberapa strategi penataan yang tengah dipertimbangkan antara lain relokasi PKL ke area yang lebih tertata, pembentukan paguyuban PKL untuk memperkuat koordinasi, pelatihan manajemen usaha dan kebersihan, hingga penyediaan sarana pendukung seperti tenda dan gerobak seragam. Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis lokasi juga akan digunakan untuk memantau aktivitas PKL secara real-time.
Dalam konteks perencanaan kota, konsep seperti pengembangan zona campuran (mixed-use development), zonasi fleksibel, dan pengelolaan berbasis teknologi (smart urban management) menjadi landasan dalam integrasi PKL ke dalam ruang publik. Model ini telah diterapkan di sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Bangkok, dan Seoul.
Setya Arinugroho menekankan pentingnya kajian yang lebih dalam terhadap alasan PKL memilih berdagang di trotoar, termasuk keterjangkauan lokasi relokasi dan kelayakan ekonomi shelter PKL yang disediakan. Menurutnya, proses kajian idealnya melibatkan akademisi, pelaku usaha kecil, serta pemangku kepentingan daerah.
“Penataan PKL bukan sekadar penertiban, melainkan bagian dari menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi di ruang publik,” tegasnya.
Dengan pendekatan kolaboratif dan menyeluruh, kawasan Menara Teratai dinilai berpotensi menjadi contoh penataan ruang publik yang inklusif, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.[tanti]
